Surabaya, MercuryFM – Anggaran pendidikan Kota Surabaya dalam RAPBD 2027 diklaim mencapai lebih dari 22 persen. Namun, besarnya alokasi tersebut dipertanyakan DPRD. Sebab, anggaran yang dikelola langsung Dinas Pendidikan (Dispendik) hanya sekitar 16 persen dari total belanja daerah. Sementara di lapangan, Surabaya masih kekurangan sekitar 1.800 guru dan sejumlah fasilitas sekolah belum layak.
Sorotan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, dalam pembahasan RAPBD 2027 bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026).
Imam menilai, pemerintah tidak boleh hanya membanggakan angka mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
“Kalau kita bicara mandatory spending, minimal 20 persen. Tetapi anggaran di Dinas Pendidikan sendiri hanya sekitar 16 persen. Lalu sisanya berada di mana? Ternyata tersebar di sejumlah dinas lain,” ungkap Imam.
Ia mengungkapkan, sebagian anggaran fungsi pendidikan tersebar di berbagai OPD. Bahkan, alokasi di 31 kecamatan mencapai sekitar Rp317 miliar atau 2,52 persen dari total belanja daerah.
Imam juga mempertanyakan masuknya anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2,78 miliar untuk kegiatan pelatihan petani dalam perhitungan fungsi pendidikan.
Menurutnya, penghitungan lintas OPD memang dimungkinkan sesuai klasifikasi pemerintah pusat. Namun, pemerintah tetap harus membuktikan dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan.
“Jangan sampai seolah-olah pendidikan Surabaya sudah mencapai 22 persen lebih, tetapi ketika kita lihat isinya, justru banyak kegiatan yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan sekolah dan peserta didik,” tegasnya.
Kekurangan 1.800 Guru, SMP Negeri 1 Belum Masuk Rencana Renovasi
Imam mengingatkan, persoalan pendidikan Surabaya masih mendasar. Kota ini disebut kekurangan sekitar 1.800 guru. Sementara sejumlah fasilitas sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari bangku hingga kamar mandi yang tidak layak.
Ia bahkan menyoroti kondisi SMP Negeri 1 Surabaya yang disebut mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan, tetapi belum masuk rencana renovasi.
“Ini sekolah ikon Surabaya. Kalau kondisinya sudah mulai rusak dan bagian-bagiannya rontok, mengapa tidak menjadi prioritas? Padahal kita masih punya anggaran yang bisa dievaluasi dari kegiatan lain,” ujarnya.
Selain itu, persoalan anak putus sekolah, ijazah tertahan, hingga keluarga yang kesulitan membeli seragam juga harus menjadi prioritas belanja pendidikan.
Serapan Anggaran Dipertanyakan, Dispendik Didorong Tambahan Rp31 Miliar
Tak hanya perencanaan, Imam juga mempertanyakan penyerapan anggaran pendidikan di sejumlah OPD.
Ia menyebut serapan anggaran fungsi pendidikan di Dispendik telah mencapai sekitar 90 persen. Sebaliknya, sejumlah OPD lain masih mencatatkan penyerapan relatif rendah. Kondisi ini dikhawatirkan membuat realisasi anggaran pendidikan secara keseluruhan tidak mencapai 20 persen.
“Jangan hanya bangga mengatakan anggaran pendidikan sudah 22 persen lebih, tetapi ketika realisasinya dihitung, ternyata belum tentu terserap sampai 20 persen,” tandasnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Komisi D mendorong tambahan anggaran Rp31 miliar untuk Dispendik. Imam meminta program yang sudah berjalan baik, seperti insentif guru dan bantuan pendidikan, tetap dipertahankan.
Menurutnya, anggaran pendidikan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar memenuhi persentase dalam dokumen APBD.
“Kalau memang 20 persen, ya pastikan 20 persen itu benar-benar berdampak terhadap kualitas pendidikan. Jangan sampai kita sibuk membicarakan 22 persen, tetapi persoalan sekolah rusak, kekurangan guru, anak putus sekolah, dan fasilitas belajar tidak terselesaikan,” pungkasnya.
RAPBD Surabaya 2027 sendiri diproyeksikan mencapai Rp12,825 triliun. Alokasi fungsi pendidikan tercatat sekitar Rp2,81 triliun. (lam)
