Surabaya, MercuryFM — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 layak untuk ditindaklanjuti dan dibahas lebih lanjut oleh Komisi-Komisi serta Fraksi-Fraksi DPRD Jatim.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, S.E., M.M., dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (21/9/2026).
Abdullah Abu Bakar menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan APBD TA 2027 ini merupakan tindak lanjut dari Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan pada 10 September 2026. Banggar menekankan pentingnya menjaga quality of spending (kualitas belanja daerah) agar alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
”APBD Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan dampak yang terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdullah Abu Bakar.
Berdasarkan hasil pembahasan antara Banggar DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur, struktur dan perangkaan APBD TA 2027 kata Abu Bakar disepakati Pendapatan Daerah, diproyeksikan sebesar Rp26,407 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp17,707 triliun Pendapatan Transfer: Rp8,672 triliunLain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp28 miliar.
Sedangkan Belanja Daerah di alokasikan sebesar Rp27,423 triliun, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp20,498 triliun, Belanja Modal Rp1,678 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp193,83 miliar dan Belanja Transfer Rp5,052 triliun
”Dengan besaran pendapatan dan belanja tersebut, APBD Jawa Timur TA 2027 mengalami defisit sebesar Rp1,015 triliun. Dan itu akan ditutup dengan SILPA tahun anggaran 2026″ ucap Abu Bakar.
“Ditahun 2027 kita juga akan mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp484,176 miliar. Untik Dana Cadangan Pilgub Jatim, Rp275 miliar, Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo PT SMI (Pinjaman PEN), Rp9,176 miliar dan Pinjaman Daerah kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk Program Kredit Sejahtera (Prokesra) Rp200 miliar,” lanjut Abu Bakar.
Banggar DPRD Jatim kata politsi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis. Pertama Banggar mengingatkan agar penetapan target pendapatan dilakukan secara realistis dan akuntabel. Mengingat target Pendapatan Daerah 2027 turun tipis 0,3% dari Perubahan APBD 2026, Pemprov Jatim diminta terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi pemungutan pendapatan dan optimalisasi BUMD.
Kedua menanggapi pergeseran ke kendaraan listrik yang berpotensi menurunkan penerimaan BBNKB, Banggar meminta Pemprov mengantisipasinya melalui strategi pemungutan PKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kita juga menyoroti porsi Belanja Modal yang turun 22,3% menjadi Rp1,679 triliun (sekitar 6,1% dari total belanja). Porsi ini dinilai berisiko kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi daerah 5,00–6,10%, sehingga kesiapan dokumen teknis dan eksekusi proyek infrastruktur harus dipastikan,” jelas mantan Walikota Kediri dua periode ini.
Selanjutnya Banggar kata Abu Bakar, juga meminta kejelasan dan transparansi atas rincian belanja fungsi pendidikan sebesar 31,1% serta penjelasan terkait reklasifikasi akun Belanja Bantuan Sosial agar tidak mengurangi jangkauan perlindungan sosial masyarakat.
Banggar juga mendesak seluruh Komisi untuk memastikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD hasil reses ter-akan (tagging) secara konsisten dalam program perangkat daerah. Serta mendorong percepatan penyelarasan Data Terpadu Sasaran Enam Persen (DTSEN) di kabupaten/kota untuk memastikan intervensi program kemiskinan, Bantuan Sosial, dan PBI JKN tepat sasaran.
”Banggar berharap seluruh proses pembahasan selanjutnya senantiasa diarahkan pada terwujudnya APBD yang sehat, kredibel, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja dan hasil pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapi) Kediri ini. (ari)
