Surabaya, MercuryFM – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim diminta memanfaatkan masa reses sebagai ruang membaca persoalan riil masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda konstitusional.
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PDIP Wara Sundari Renny Pramana, mengiringi pelakdanaan reses anggota DPRD Jatim, termasuk 21 anggota Fraksi PDI, di sekitar 120 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, mulai 25 Juli – 1 Agustus 2026.
Menurut perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, setiap anggota fraksi harus pulang dari reses dengan membawa “pekerjaan rumah” rakyat yang kemudian dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Timur.
“Reses jangan berhenti sebagai agenda menyerap aspirasi. Saya ingin seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pulang membawa pekerjaan rumah rakyat. Apa yang didengar di lapangan harus menjadi tanggung jawab politik untuk kita perjuangkan bersama hingga melahirkan solusi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Bunda Renny, Selasa (28/07/2026).
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mengatakan, tantangan pembangunan di Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius. Meski ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan tersebut harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan hingga benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 3,55 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang, sementara sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur.
Karena itu, Bunda Renny meminta seluruh anggota fraksinya lebih peka membaca kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan.
“Jangan pernah menganggap persoalan rakyat sebagai hal yang kecil. Jalan desa yang rusak, irigasi yang tidak berfungsi, akses pendidikan, layanan kesehatan, persoalan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, hingga kesempatan kerja merupakan persoalan yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Menurut politisi senior asal Kediri itu, seluruh aspirasi masyarakat harus didengar dengan sungguh-sungguh, dicatat secara utuh, dipetakan berdasarkan skala prioritas, kemudian diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kehadiran kita di tengah masyarakat harus melahirkan harapan bahwa setiap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah akan terus kita kawal hingga memperoleh penyelesaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini menambahkan, ukuran keberhasilan reses bukan ditentukan oleh banyaknya titik kunjungan ataupun ramainya peserta yang hadir, melainkan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Hasil reses tidak boleh berakhir sebagai tumpukan laporan administrasi. Seluruh aspirasi harus menjadi agenda perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur agar pembangunan semakin tepat sasaran,” pungkasnya. (ari)
