Surabaya, MercuryFM – Dugaan kasus korupsi yang mencuat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK). Mereka menilai, kasus ini menjadi bukti masih lemahnya sistem pengawasan dan integritas di lingkungan perangkat daerah.
Koordinator AMAK, Bonang Adji Handoko, mengatakan lemahnya pengawasan tidak hanya terjadi di level pimpinan, tetapi juga merata hingga struktur di bawahnya, seperti kepala bagian, kepala bidang, hingga kepala seksi.
“Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan integritas di level dinas hingga kepala seksi masih lemah. Ini harus menjadi evaluasi serius, tidak cukup hanya penindakan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurut Bonang, potensi penyimpangan dalam birokrasi akan selalu ada. Karena itu, pendekatan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan proses hukum, tetapi juga harus diiringi reformasi sistem yang menyeluruh.
“Solusinya tidak cukup hanya penindakan. Gubernur harus punya niat dan keberanian untuk melakukan reformasi sistem yang akurat dan kredibel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran serta mekanisme rekrutmen jabatan yang dilakukan secara fair, jujur, dan terbuka guna menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, AMAK mendorong penguatan langkah pencegahan melalui digitalisasi layanan publik serta peningkatan transparansi, terutama dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
“Digitalisasi dan transparansi adalah kunci. Dengan sistem yang terbuka, ruang untuk penyimpangan bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya. (lam)
