Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menonaktifkan sementara sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) yang tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, puluhan ribu warga belum dapat mengakses berbagai layanan publik maupun program intervensi pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan bahwa per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan sementara karena tidak diketahui keberadaannya saat pendataan.
“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” ujar Eddy, Minggu (19/4/2026).
Sejak pengumuman dibuka pada 1 April hingga 17 April 2026, tercatat 992 KK tambahan telah melakukan konfirmasi. Dengan demikian, jumlah KK yang masih berstatus nonaktif kini tersisa 147.545 KK.
Jika ditarik ke Februari lalu, Pemkot Surabaya sempat mencatat angka awal mencapai 181.867 KK. Dalam kurun hampir dua bulan, sebanyak 34.322 KK telah melakukan konfirmasi secara kumulatif, sehingga jumlah data yang bermasalah terus menyusut, meski masih cukup signifikan.
Eddy menegaskan, Pemkot masih membuka kesempatan bagi warga untuk melakukan klarifikasi. Pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Data akan terus kami perbarui. Misalnya periode April, Mei, Juni akan diperbarui pada Juli, dan seterusnya,” jelasnya.
Selama status nonaktif berlaku, warga tidak dapat mengakses berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pendaftaran beasiswa pendidikan, hingga pengajuan perizinan usaha.
“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada Pemkot tidak dapat diproses,” tegasnya.
Untuk melakukan klarifikasi, warga dapat mengakses layanan daring maupun datang langsung ke kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan. Pemkot juga menyediakan layanan pengecekan status melalui laman resmi.
“Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” tambahnya.
Eddy menjelaskan, mayoritas KK yang dinonaktifkan tidak ditemukan di alamat domisili saat proses pendataan berlangsung. Sebagian di antaranya diketahui berada di luar kecamatan, luar kota, bahkan luar negeri.
“Saat petugas turun langsung ke lapangan, mereka tidak berada di alamat saat pendataan. Karena itu kami harapkan ada klarifikasi dari yang bersangkutan,” pungkasnya. (lam)
