Surabaya, MercuryFM – Pemkot Surabaya meluncurkan Program Kampung Pancasila 2026 dengan menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW. Sekilas, langkah ini terdengar progresif, mendekatkan birokrasi ke warga. Namun, pertanyaannya: seberapa efektif skema ini di lapangan?
Wali Kota Eri Cahyadi menyebut tiap RW akan didampingi dua hingga tiga ASN, bahkan berasal dari level kepala dinas hingga camat. Di atas kertas, ini menjanjikan percepatan penyelesaian masalah. Tapi tanpa kejelasan indikator kinerja dan mekanisme evaluasi, pendampingan ini berisiko hanya menjadi simbolik, bukan solusi nyata.
Program Kampung Pancasila juga memikul beban besar, mulai dari urusan lingkungan, ekonomi, hingga sosial budaya. Cakupan yang luas ini justru rawan membuat fokus program kabur dan sulit diukur dampaknya.
Yang tak kalah krusial, dorongan penghimpunan zakat dan persepuluhan di tingkat RW memang menguatkan gotong royong, tetapi juga memunculkan pertanyaan soal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dana sosial di level paling bawah.
Belum lagi soal kapasitas ASN. Apakah mereka benar-benar siap menjadi problem solver di tengah kompleksitas persoalan warga?
Tanpa perencanaan teknis yang matang, pengawasan ketat, dan pelibatan warga yang substansial, bukan sekadar formalitas, Program Kampung Pancasila berpotensi menjadi program ambisius yang sulit dibuktikan hasil nyatanya.
Di titik ini, publik menunggu: apakah ini akan menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas yang berhasil, atau sekadar program dengan jargon besar namun minim dampak? (Red)
