Surabaya, MercuryFM- Program Cek Kesehatan Gratis yang digagas pemerintah merupakan inovasi luar biasa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mereka.
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meski propgram ini cukup positif, pihaknya melihat perlunya skema yang jelas agar program ini tidak tumpang tindih dengan program kesehatan lainnya yang telah berjalan.
“Kesehatan gratis yang dibuat oleh pemerintah itu sangat bagus. Konsep besarnya mengedepankan preventif medicine dibandingkan kuratif medicine. Selama ini, anggaran untuk pengobatan memang cukup besar, sementara masyarakat cenderung abai terhadap pencegahan. Akibatnya, mereka baru datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan setelah sakit,” ujar Puguh, Selasa (11/02/25).
Puguh menilai, langkah preventif melalui cek kesehatan gratis adalah terobosan penting untuk membantu masyarakat memahami kondisi kesehatannya lebih awal.
Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat guna mencegah penyakit atau mencegah kondisi yang sudah ada menjadi lebih parah.
Namun, politisi PKS ini menyoroti bahwa program ini harus dirancang dengan matang agar tidak mengorbankan program lain yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih, biaya program ini disebut mencapai hampir Rp2 juta per orang, sehingga perlu ada perumusan skema yang lebih terperinci.
“Jangan sampai program ini malah meniadakan atau mengganggu program kesehatan lain yang sudah berjalan, terutama program dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Program ini harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. Mayoritas masyarakat Jatim berasal dari kelas menengah ke bawah, sehingga lanjutnya program ini harus benar-benar bisa diakses secara luas, terutama di puskesmas dan klinik-klinik yang telah terakreditasi atau bekerja sama dengan BPJS.
“Sosialisasi harus diperkuat hingga ke pelosok-pelosok desa. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa program ini sulit diakses atau tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jika tidak dikemas dengan baik, program ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” jelasnya.
Puguh berharap, pemerintah daerah dan lembaga kesehatan bisa berkolaborasi dalam menyukseskan program ini, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Jawa Timur.
“Jangan sampai program yang positif ini malah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena sosialisasi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan ini,” pungkas politisi asal Malang ini. (ari)
