Surabaya, MercuryFM — Komisi B DPRD Jawa Timur mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp223,72 miliar untuk sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Rancangan APBD Jatim Tahun Anggaran 2027. Usulan ini difokuskan untuk mengakselerasi sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi produk, hingga penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Arbayanto, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026). Total tambahan anggaran yang diajukan mencapai Rp223.719.977.000 yang menyasar sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan, koperasi, hingga pariwisata.
”Efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan,” ujar Arbayanto saat membacakan laporan hasil pembahasan Raperda APBD Jatim 2027.
Dari sembilan mitra yang diusulkan mendapat tambahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi perangkat daerah dengan alokasi terbesar, yakni mencapai Rp77,90 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, perlindungan petani, pengembangan hilirisasi, penanganan pascapanen, hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Selain itu, Komisi B juga membidik penguatan sektor peternakan dan perdagangan melalui usulan tambahan masing-masing sebesar Rp30 miliar. Khusus untuk Dinas Peternakan, anggaran difokuskan pada penanganan wabah, peningkatan populasi dan produktivitas sapi, serta integrasi produksi peternakan lokal guna mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Komisi B menekankan pentingnya penajaman program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, penguatan sinergi antarsektor, serta evaluasi yang berorientasi pada output dan impact,” tegas Arbayanto.
Dukungan anggaran juga diberikan secara merata kepada sektor kelautan dan pariwisata. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing diusulkan mendapat tambahan Rp20 miliar.
Sektor kelautan kata Politisi Parta Demokrat ini diarahkan untuk menggenjot produktivitas garam dan pengolahan hasil perikanan, sementara sektor pariwisata difokuskan pada pemasaran desa wisata yang terintegrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Dinas Kehutanan diusulkan menerima tambahan Rp20,82 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan sarana pengendalian kebakaran hutan, pemulihan ekosistem Tahura Raden Soerjo pascakebakaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan ekonomi kelompok tani hutan.
”Adapun alokasi lainnya diberikan kepada Dinas Perkebunan sebesar Rp15 miliar serta Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp10 miliar guna memperkuat sarana produksi, hilirisasi komoditas, dan pendampingan perluasan pasar bagi pelaku usaha kecil,” jelas Arbayanto.
Di sisi lain, Biro Perekonomian yang turut menjadi mitra kerja Komisi B direkomendasikan untuk mendapat peningkatan pagu modal pinjaman daerah hingga Rp300 miliar demi mendorong pengentasan kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.
Menutup penyampaiannya, Arbayanto menegaskan bahwa setiap rupiah dari alokasi anggaran ini harus dikawal ketat agar benar-benar mendatangkan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas, perluasan pasar, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
”Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ari)
