Surabaya, MercuryFM — Pengisian jabatan strategis Kepala Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian serius Ketua DPRD Jatim M.H Musyafak Rouf.
Menurut Musyafakn posisi penting tersebut tidak boleh sekadar menjadi ladang bagi-bagi jabatan untuk menampung tim sukses. Pihaknya menekankan bahwa kehadiran biro baru, yang merupakan buah dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, harus mampu membawa loncatan kinerja yang nyata bagi pengelolaan aset daerah
”Harapannya tentu harus ditangani orang-orang yang punya kapasitas dan profesional. Jangan sampai menjadi beban, melainkan harus memberikan progres yang baik untuk BUMD di masa yang akan datang,” ujar Musyafak, Rabu (28/10/26).
Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim ini juga meminta agar proses penempatan pimpinan biro steril dari intervensi politik praktis. Penilaian utama harus berpusat pada rekam jejak dan kompetensi, bukan atas dasar balas budi politik.
”Sehingga tidak sekadar ‘ini adalah tim sukses saya’, tetapi tolong kedepankan profesionalisme dalam mengisi jabatan strategis,” tegasnya.
Meski demikian, pihak dewan memahami adanya regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi posisi tersebut harus diisi dari kalangan internal Aparatur Sipil Negara (ASN). Kendati terbatas di lingkup internal, Musyafak optimis Pemprov Jatim tetap memiliki aparatur mumpuni jika proses seleksi dikawal secara objektif.
”Aturannya memang dari Kemenpan harus dari internal ASN, ya kita ikuti. Tapi dari sekian banyak ASN yang ada, pasti ada yang memiliki kompetensi terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, mengungkapkan bahwa proses pembentukan kelembagaan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD telah rampung. Saat ini, pemprov tengah merampungkan tahap asesmen bagi personel internal yang akan mendudukinya.
Adhy tidak menampik bahwa awalnya Pemprov Jatim berkeinginan merekrut tenaga profesional murni dari luar birokrasi agar pengelolaan bisnis dan layanan publik daerah bisa lebih agresif. Namun, regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB belum memberikan ruang untuk opsi tersebut.
”Harapan kami awalnya bisa ditarik dari luar agar betul-betul profesional murni. Tapi ketentuan rekomendasi dari Mendagri dan Menpan belum memungkinkan merekrut profesional di luar ASN,” terang Adhy.
Meski terbatas pada internal ASN, Adhy memastikan biro anyar ini akan fokus mendongkrak revitalisasi BUMD agar mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, serta memastikan tata kelola BLUD berjalan optimal.
Dengan rampungnya tahap asesmen oleh eksekutif serta pengawalan ketat dari legislatif, penentuan pejabat definitif Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD kini berada di tangan Gubernur Jatim dan dijadwalkan segera dilantik dalam waktu dekat. (ari)
