Surabaya, MercuryFM – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin diminta memberikan penjelasan lebih konkret mengenai gagasan Green Democracy yang disampaikannya dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26).
Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim Fauzan Fuadi, gagasan Green Democracy merupakan konsep yang baik. Namun, gagasan tersebut tidak cukup berhenti pada tataran konseptual. Perlu ada penjelasan mengenai bentuk kebijakan hingga mekanisme penerapannya di lapangan.
“Green Democracy ini tentu gagasan yang baik. Tetapi kita membutuhkan penjelasan lebih jauh, terutama terkait tatanan operasionalisasinya,” ujar Fauzan.
Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mengatakan, tatanan operasionalisasi perlu digaungkan agar konsep tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat diterapkan secara konkret, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Yang perlu digaungkan adalah bagaimana operasionalisasinya. Apa bentuk kebijakannya, siapa yang menjalankan, bagaimana indikatornya, dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat,” katanya.
Jika Green Democracy yang dimaksud Sultan B. Najamudin berkaitan dengan isu lingkungan, Fauza mengingatkan bahwa gagasan tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru bagi PKB. Menurut dia, PKB telah mengusung gagasan serupa jauh sebelum istilah Green Democracy kembali digaungkan.
“Di PKB, gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan, tobat ekologis dan keberpihakan terhadap lingkungan sudah digaungkan jauh-jauh hari. Jadi spiritnya bukan sesuatu yang baru,” ungkapnya.
Karena itu, Fauzan menilai yang lebih penting saat ini bukan sekadar memperdebatkan istilah, melainkan memastikan gagasan tersebut memiliki desain implementasi yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai berhenti sebagai terminologi. Kalau gagasan ini ingin menjadi agenda besar, harus ada tatanan operasionalisasi yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, implementasi Green Democracy juga perlu memperhatikan kondisi daerah. Kebijakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi masyarakat, tata ruang, pertanian, pesisir, industri hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat justru menjadi korban kebijakan. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologis, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Fauzan politisi PKB yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro – Tuban. (ari)
