Surabaya, MercuryFM – Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah capain yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi juga memastikan manfaat program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” ujar Deni.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah memang memiliki tujuan baik dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Salah satu poin utama yang disoroti Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim ini adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat alokasi anggarannya yang sangat besar, Deni menegaskan faktor keselamatan dan kualitas pangan tidak boleh dikompromikan.
Ia menyayangkan masih ditemukannya kasus keracunan makanan pada penerima manfaat MBG, termasuk yang terjadi di wilayah Jawa Timur.
“Kami berharap ada tindakan tegas agar program prioritas ini berjalan baik. Jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terbukti lalai hingga memicu keracunan, tutup sementara. Jika tak ada perbaikan, cabut izin operasionalnya secara permanen,” tegas Deni.
Deni menambahkan, pengawasan ketat mutlak dilakukan agar anggaran bernilai fantastis dari uang rakyat tersebut tidak menguap tanpa hasil, apalagi sampai membahayakan para siswa penerima manfaat.
Selain MBG, Deni menagih transparansi pemerintah terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah mendirikan 10.000 KDMP, dengan 3.300 di antaranya beroperasi optimal, serta menargetkan 30.000 unit hingga akhir tahun.
Namun, Deni menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan KDMP bukan sekadar jumlah bangunan yang berdiri, melainkan asas manfaat dan profitabilitas bagi masyarakat desa.
“Berapa sih KDMP yang benar-benar sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan? Harus dikalkulasi berapa persen yang berjalan riil,” ujarnya.
Hal ini menjadi krusial mengingat pembangunan KDMP memanfaatkan skema dana desa yang diangsur selama enam tahun. Tanpa transparansi dan evaluasi objektif, investasi tersebut dikhawatirkan beban bagi keuangan desa.
Pria yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong pemerintah menggunakan data pembanding yang lebih independen dan komprehensif, seperti hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur dampak program secara objektif.
Ia memastikan DPRD Jawa Timur akan turun langsung mengawasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di masyarakat.
“Apakah klaim angka-angka ini relevan dengan kondisi riil di bawah? Itu yang kita uji. DPRD Jatim akan terus melihat pelaksanaan di lapangan agar masyarakat merasakan dampaknya secara langsung,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus meluncurkan dan memperbaiki program MBG guna menekan angka stunting, seraya memacu perluasan target Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. (ari)