Surabaya, MercuryFM – Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan di atas kertas. Perolehan WTP yang menasbihkan Jatim menjadi Provinsi dengan 11 kali berturut-turut mendapatkan WTP sejat tahun 2015 dari Badan Pemerikas Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), sejatinya hanya mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan keberhasilan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Predikat WTP merupakan prestasi penting dalam tata kelola keuangan daerah. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas, Rabu (10/06/26).
Menurut Puguh sejumlah indikator pembangunan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Data tahun 2025 mencatat angka kemiskinan di Jawa Timur masih berada di kisaran 9,3 persen, meskipun kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,29 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 74,65 atau naik tipis dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 74,00.
“Kita patut bersyukur ada peningkatan, tetapi capaian IPM Jawa Timur masih tertinggal dibanding DKI Jakarta yang sudah mencapai 81,65. Ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia masih perlu didorong lebih kuat,” katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur berada pada kisaran 4,2 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 5,3 persen. Namun persoalan pengangguran masih cukup terasa terutama di wilayah perkotaan.
Puguh juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kota Surabaya tercatat memiliki IPM sekitar 82,0, sedangkan Kabupaten Sampang masih berada di angka 66,5.
“Kesenjangan ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah yang indikator pembangunannya masih tertinggal,” tegasnya.
Tak hanya itu, lanjut Puguh, persoalan akses air bersih, sanitasi, perumahan layak, hingga layanan kesehatan juga dinilai belum merata. Kasus tuberkulosis (TB) di Jawa Timur masih berkisar 50 ribu kasus setiap tahun. Distribusi tenaga kesehatan pun belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara proporsional.
“Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan tol dan pelabuhan memang berkembang pesat. Namun konektivitas desa-desa terpencil masih menjadi tantangan yang harus segera dijawab pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, Puguh mendorong agar keberhasilan meraih opini WTP dibarengi dengan perbaikan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada hasil atau outcome.
Dirinya mengusulkan setidaknya empat langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan.
Pertama, memperluas audit kinerja berbasis outcome sehingga tidak hanya menilai kepatuhan administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dampak sosial ekonomi dari penggunaan anggaran.
Kedua, memperkuat layanan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan primer, pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan bagi pekerja.
Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki IPM rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Keempat, meningkatkan transparansi publik melalui dashboard pembangunan yang terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi efektivitas penggunaan anggaran.
“Predikat WTP adalah fondasi yang baik. Namun tujuan akhirnya bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, melainkan kesejahteraan rakyat yang meningkat. Setiap rupiah APBD harus bisa dirasakan dampaknya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini. (ari)
