Surabaya, MercuryFM– Masyarakat Kepulauan di Jatim ternyata belum semuanya mendapatkan aliran listrik yang sesuai seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini tampak dengan kedatangan sejumlah warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep ke Komisi D DPRD Jatim, guna menyampaikan aspirasi karena belum meratanya aliran listrik di wilayah mereka sampai saat ini seperti yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Kamis (5/1/2023).
Koordinator Asosiasi Masyarakat Masalembu, Ahmad Juhairi mengatakan, pembangunan aliran listrik yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim sejak tahun 2020 kemarin, ternyata belum tuntas sampai saat ini. Padahal masyarakat sangat berharap ini terselesaikan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Malasembu. Untuk itu, pihaknya ingin agar pembangunan listrik di Kepulauan Masalembu segera diselesaikan.
“Kami berharap agar Komisi D mendatangkan pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab kenapa hingga saat ini tidak kunjung selesai pembangunannya. Padahal sampai sekarang masyarakat Masalembu ini sangat membutuhkan listrik,” ujarnya di depan 2 anggota Komisi D, Martin Hamonangan dan Guntur Wahono.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan mengatakan, tuntutan warga Masalembu ini sudah mulai ada tindak lanjut pada tahun 2019. Meski demikian, menurutnya dalam proses pelaksanaannya ini ada hambatan terkait dengan pembebasan lahan.
“Jadi ketika PLN ingin mengeksekusi penyaluran listrik, terkendala pada proses administrasi pembebasan lahan. Jadi kemungkinan nanti kita akan panggil, apakah ini kemudian masih tetap bisa dianggarkan pada 2023,” ujarnya.
“Kalau memang tetap dianggarkan di 2023, kita akan push penyelesaian itu. Karena bagaimanapun ini kan menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak,” lanjutnya.
Martin menjelaskan pula kendala utamanya adalah kepemilikan lahan, yakni banyak yang statusnya masih letter C. Menurutnya yang akan menyelesaikan hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apakah itu nanti ditingkatkan dari letter C kepada posisi atau status yang bisa dibebaskan.
“Kita akan mengundang semua stakeholder yang terkait dengan pengadaan distribusi listrik, utamanya adalah PLN. Karena menurut saya ini anggarannya ada di PLN,” terangnya.
Lebih lanjut, Martin mengatakan, saat ini warga Masalembu secara pribadi swasembada menggunakan diesel untuk mendapatkan listrik.
“Setahu saya PLN punya kebijakan akan menyalurkan listriknya ke pulau-pulau terluar. Semoga permasalahan ini segera teratasi,” harapnya. (ari)
