Surabaya, MercuryFM – Pemkot Surabaya menemukan sejumlah persoalan administrasi dalam proses pemutakhiran data Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Salah satunya, warga yang secara kondisi rumah dan sosial ekonomi dinilai membutuhkan bantuan, namun dalam data Samsat tercatat memiliki mobil Alphard.
Temuan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Eddy, persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data administrasi bisa berdampak terhadap pemeringkatan desil dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial.
“Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Tapi di situ mereka mempunyai mobil,” ujar Eddy.
Pemkot kemudian melakukan pengecekan ke Samsat. Hasilnya, kendaraan yang tercatat atas nama warga tersebut ternyata merupakan mobil Alphard.
Namun, setelah diklarifikasi, warga tersebut mengaku bekerja sebagai pengemudi. Kendaraan itu bukan milik pribadinya, tetapi STNK-nya menggunakan nama yang bersangkutan.
“Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatas namakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif,” jelas Eddy.
Menurut Eddy, kasus tersebut menjadi contoh penting bahwa data kepemilikan aset harus benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya. Sebab, informasi kendaraan dapat berkaitan dengan pemeringkatan kesejahteraan warga.
“Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid,” paparnya.
Eddy pun mengimbau warga yang kendaraan dalam STNK masih menggunakan nama orang lain untuk segera melakukan proses balik nama.
“Jadi saya juga sampaikan bagi warga yang mempunyai mobil STNK-nya atas nama orang lain segera dibalik nama,” pesannya.
Data Tidak Akurat Bisa Pengaruhi Bantuan
Eddy menegaskan, persoalan administrasi bukan sekadar urusan dokumen. Ketidakakuratan data dapat berimbas pada warga lain yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
“Jadi itu juga membantu orang lain ketika orang lain memang perlu menerima bantuan sosial. Makanya ketika data itu tidak valid dampaknya juga ke mana-mana,” katanya.
Ia menyebut ketertiban administrasi menjadi salah satu fondasi agar bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran,” terang Eddy.
Program Perlinsos Digital Surabaya sendiri telah menjangkau 1.004.298 KK. Untuk melakukan pemutakhiran data, Pemkot Surabaya melibatkan sekitar 14 ribu agen, mulai kepala dinas, camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT/RW, TKSK hingga pendamping PKH.
Pendataan lapangan dilakukan pada 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari warga yang didatangi, sekitar 219 ribu warga tidak ditemukan, sementara sekitar 26 ribu warga tercatat telah meninggal dunia.
Warga Bisa Ajukan Sanggah
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, persoalan ketidaksesuaian data juga ditemukan ketika pihaknya melakukan verifikasi terhadap warga yang mengajukan layanan perlindungan sosial.
Salah satunya warga lanjut usia yang dalam data tercatat masuk desil 6 hingga 10 sehingga dinilai tidak layak menerima bantuan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, Dinsos membantu warga tersebut mengajukan sanggah.
“Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital,” kata Antiek.
Menurut Antiek, masyarakat yang merasa kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggah. Data pendukung, termasuk foto kondisi rumah, dapat dimasukkan melalui Aplikasi Perlinsos Digital.
“Jadi yang paling dirasakan perubahan secara mendasar ini signifikan sekali adalah informasi yang langsung bisa diterima terkait dengan layanan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (lam)