Surabaya, MercuryFM – Bencana kekeringan yang berulang setiap musim kemarau di Jawa Timur (Jatim) membutuhkan penanganan terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan penanganan saat kekeringam terjadi, dengan bantuan air bersih.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatum Puguh Wiji Pamungkan, menanggapi dampak kekeringan yang mulai terasa di sejumlah daerah di Jatim. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyusun grand design penanganan kekeringan agar pengentasan krisis air tidak terus-menerus mengandalkan pola darurat sementara.
Puguh menilai bahwa penanganan kekeringan saat ini yang didominasi oleh pengiriman tangki air bersih belum menyentuh akar masalah. Menurutnya, langkah tersebut ibarat pola “tambal sulam” yang hanya meredam dampak sesaat.
“Kalau di daerah itu sudah menjadi langganan kekeringan, maka bisa dipastikan setiap tahun ketika masuk musim kemarau pasti akan terjadi lagi. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan solusi tambal sulam—saat kering kirim tangki, tahun depan kirim lagi. Ini bukan solusi permanen,” jelas Puguh ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (22/09/26).
Berdasarkan data BPBD, sekitar 800 desa di Jatim masuk dalam pemetaan wilayah langganan kekeringan. Fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau panjang kian memperparah ancaman puso atau gagal panen di pelbagai daerah pertanian.
Puguh menilai, bantuan armada tangki air yang dikirimkan selama ini baru sebatas memenuhi kebutuhan dasar harian warga seperti minum, memasak, dan sanitasi. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga justru kerap terabaikan.
“Mengandalkan tangki air untuk suplai lahan pertanian itu sangat tidak memungkinkan dan jauh dari kata cukup. Sektor pertanian kita membutuhkan infrastruktur pasokan air yang konkret dan permanen,” kata legislator asal Dapil Malang Raya tersebut.
Krisis air bersih ini bahkan sudah mulai memukul kawasan Malang Raya. Puguh mengungkapkan, laporan kekeringan telah mengalir dari warga di sejumlah kecamatan di Malang Selatan.
“Di daerah Malang Selatan terutama, seperti Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, dan Kalipare sudah mulai terdampak kekeringan itu. BPBD dan beberapa NGO memang sudah turun membagikan air bersih, tapi sekali lagi itu hanya untuk kebutuhan dasar sehari-hari, bukan solusi untuk pertanian,” ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini.
Guna menekan dampak berantai (multiplier effect) terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan warga, pihaknya mendesak Pemprov Jatim segera mengeksekusi langkah-langkah preventif melalui grand design yang terukur hingga tingkat desa.
Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sumur artesis atau sumur bor di titik-titik rawan kekeringan. Selain itu, pemanfaatan sumber mata air dengan debit stabil harus dimaksimalkan melalui pembangunan tandon penampungan berkapasitas besar serta jaringan pemipaan permanen ke pemukiman dan lahan pertanian.
“Dengan grand design dan solusi yang permanen, ketika memasuki musim kemarau masyarakat maupun para petani tidak perlu bingung dan khawatir lagi akan keberlanjutan hidup dan pertanian mereka,” pungkas Puguh. (ari)
