Surabaya, MercuryFM – Isu parkir kembali menjadi perhatian publik di Kota Surabaya. Kali ini, organisasi Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyampaikan satu tuntutan dan empat usulan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari penegakan aturan parkir, perlindungan pengemudi ojek online (ojol), hingga akurasi data warga kurang mampu.
Sikap tersebut merupakan hasil pembahasan dalam kegiatan kopi darat (kopdar) ARSAS yang kemudian dirumuskan menjadi lima poin resmi organisasi untuk disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, menegaskan bahwa pihaknya sengaja membedakan antara tuntutan dan usulan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Tuntutan merupakan sikap tegas kami terhadap persoalan yang membutuhkan kepastian dan penegakan aturan. Sedangkan poin lainnya adalah usulan kebijakan yang kami harapkan dapat dikaji dan dipertimbangkan pemerintah sesuai kewenangannya,” ujar Herry Jumat (02/09/2026)
Poin yang paling mendapat perhatian adalah tuntutan agar aturan parkir di Surabaya ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan terhadap seluruh pihak tanpa pengecualian.
<span;>Menurut ARSAS, kepastian hukum tidak cukup hanya tertulis dalam regulasi, tetapi harus terlihat dalam implementasi di lapangan. Penegakan aturan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
“Kami menuntut adanya kepastian dalam penerapan aturan. Aturan harus berlaku secara konsisten dan tidak boleh menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu,” tegas Herry.
Selain tuntutan tersebut, ARSAS juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan pemberian fasilitas parkir gratis bagi pengemudi ojol yang menggunakan atribut resmi saat bekerja.
Usulan ini dinilai relevan karena pengemudi ojol memiliki mobilitas tinggi dalam melayani kebutuhan masyarakat setiap hari. Namun demikian, ARSAS menegaskan bahwa parkir gratis bagi ojol masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
“Kami meminta kemungkinan penerapannya dikaji, termasuk mekanisme, lokasi, waktu, serta ketentuannya agar tetap tertib dan tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan lainnya,” katanya.
Tak hanya soal parkir, ARSAS juga menyoroti pentingnya evaluasi dan rasionalisasi klasifikasi desil bagi warga kurang mampu. Organisasi tersebut menilai ketepatan data menjadi kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, termasuk bagi pengemudi ojol yang secara ekonomi memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Data masyarakat harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai warga yang secara nyata membutuhkan perlindungan sosial justru terkendala karena persoalan pendataan atau klasifikasi,” ujar Herry. (lam)