Surabaya, MercuryFM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jatim agar Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak sekadar berfokus pada besaran anggaran maupun persentase serapan. Ukuran keberhasilan anggaran dinilai harus tercermin dari dampak dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Diana AV Sasa, saat menyampaikan Pendangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni yang didampingi Ketua DPRD Jatim M.H Musyafak Rouf, Selasa (18/8/26).
Menurut Diana, capaian ekonomi makro Jawa Timur memang patut diapresiasi. Pada Semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan juga turun dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen.
Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.
“APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.
Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun, sedangkan Belanja Daerah melonjak hingga Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.
Kata Diana, ada beberapa poin penting yang disoroti Fraksi PDIP antara lain, terkait target PAD. Dimana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp17,64 triliun, atau 4,4 persen lebih rendah dari realisasi PAD 2025 (Rp18,44 triliun).
“Kita minta penjelasan Pemprov terkait kejelasan dasar penetapan target tersebut agar optimalisasi pendapatan tidak justru membebani masyarakat,” ujarnya.
Selain itu Fraksi PDIP juga menyoroti serapan belanja modal dimana alokasi Belanja Modal naik signifikan dari Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun, terutama pada sektor Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang melesat ke angka Rp999 miliar.
“Namun, kita minta penjelasan kenapa realisasi Belanja Modal Semester I 2026 tercatat masih rendah di angka 16,37 persen (bahkan sektor Gedung dan Bangunan baru 3,85 persen),” ucap Diana.
Fraksi PDIP lanjut Diana juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang dilaporkan ke BPK RI yang mencapai Rp3,38 triliun. Ini jauh melampaui proyeksi awal Silpa yang dipatok Rp925,91 miliar.
“Karena ini Fraksi meminta adanya evaluasi mendalam atas perencanaan anggaran agar dana tidak kembali mengendap menjadi SiLPA di akhir tahun,” tegas Diana.
Fraksi PDIP juga mendesak agar parameter keberhasilan bergeser dari sekadar persentase serapan input menuju outcome bagi masyarakat, khususnya pada anggaran prioritas seperti pendidikan (Rp9,53 triliun), kesehatan (Rp6,18 triliun), dan infrastruktur (Rp8,27 triliun).
“Pertanyaannya bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan. Yang lebih penting, apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan. Apakah sekolah semakin baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan infrastruktur benar-benar memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Di samping itu, Fraksi PDIP juga meminta penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp180,67 miliar agar tepat sasaran, serta hak pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam THR dan Gaji Ke-13 tahun 2025 senilai Rp274,57 miliar agar segera diselesaikan.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan kata Diana menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah.
“Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkas legislatir dari Daerah Pemilihan (Dapil) Megetan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan ini. (ari)
