Surabaya, MercuryFM – Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum sepenuhnya menjadi alasan untuk berpuas diri, terlebih di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya, data terbaru menunjukkan masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang terjerat kemiskinan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyampaikan bahwa meski tren penurunan patut diapresiasi, angka tersebut menandakan pekerjaan rumah pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan merata masih sangat besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat 3,71 juta jiwa (9,06 persen). Angka ini turun 92,06 ribu jiwa dibandingkan September 2025 yang berada di level 3,80 juta jiwa (9,30 persen), serta membaik dari Maret 2025 (9,50 persen).
”81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan di Jatim memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai,” tegas sosok yang akrab disapa Bunda Renny ini, Senin (17/8/2026).
Menurut Bunda Renny, persoalan kemiskinan juga masih menunjukkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sementara penduduk miskin di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.
Kondisi tersebut, kata Bunda Renny, menunjukkan penguatan ekonomi perdesaan perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“Penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi perhatian, melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
”Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” lanjutnya.
Selain sektor pedesaan, isu ketenagakerjaan dan kualitas lapangan kerja lanjut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini, juga harus menjadi perhatian pula. Data yang ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mencapai 3,55 persen per Februari 2026 (turun 0,06 poin dari Februari 2025), dengan 892 ribu angkatan kerja belum terserap.
Sementara itu proporsi pekerja formal, baru mencapai 35,56 persen, atau justru mengalami penurunan sebesar 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Bunda Renny mengingatkan bahwa penurunan angka pengangguran tidak serta-merta menjamin kesejahteraan jika pekerjaan yang ada tidak masuk kategori produktif dan berpenghasilan layak.
“Turunnya pengangguran belum otomatis, seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat bukan hanya harus bekerja, tetapi harus memiliki pekerjaan produktif dengan penghasilan layak dan perlindungan yang memadai,” katanya.
“Kita juga mendorong kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,” lanjutnya.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga menggarisbawahi akses terhadap kebutuhan dasar seperti elektrifikasi, yang saat ini telah mencapai 99,68 persen dari target 100 persen. Ia mendesak pemerintah memastikan sisa akses benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan wilayah pelosok.
”Listrik bukan sekadar penerangan, tapi berkaitan dengan produktivitas ekonomi. Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tandasnya.
Dengan garis kemiskinan Jatim per Maret 2026 sebesar Rp558 ribu per kapita per bulan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa bantuan sosial semata tidak akan cukup. Indikator keberhasilan pembangunan ke depan harus mengukur sejauh mana masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi.
“Pemerintah harus mengukur berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dan kita di DPRD akan kawal, agar APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. (ari)