Surabaya, MercuryFM – Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi momen refleksi kritis bagi sektor kesejahteraan rakyat di Jawa Timur. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisawarno, menegaskan bahwa makna kemerdekaan saat ini harus diwujudkan dengan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari pendidikan, kesehatan mental anak, hingga perlindungan kelompok disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Sri Untari usai menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/08/26).
Sri Untari mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar Jawa Timur saat ini adalah masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 44 ribu anak, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas penunjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Paket A, B, C, hingga SMA Terbuka yang berinduk di SMA Kepanjen.Namun, proses pengentasan anak putus sekolah di lapangan kerap membentur benteng sosial dan mental.
”Halangan di lapangan itu kompleks. Ada yang karena keterbatasan ekonomi orang tua, anak terpaksa bekerja, sampai faktor anak itu sendiri yang sudah tidak mau sekolah karena merasa lelah. Ini tugas berat kita bersama agar mereka bisa merampungkan pendidikannya,” ujar Untari.
Selain masalah pendidikan formal, Komisi E DPRD Jatim juga menyoroti temuan baru yang dinilai sangat mengkhawatirkan, yakni melonjaknya kasus depresi pada anak. Berdasarkan data pemantauan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, angka anak yang mengalami gangguan kesehatan mental di Jawa Timur diperkirakan hampir menyentuh 100 ribu anak, mencakup jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.
Di sisi lain, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turut menjadi perhatian serius. Untari mengaku prihatin karena mayoritas pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat korban.
”Yang bikin sedih, pelakunya sering kali orang terdekat—paman, kakek, hingga teman di sekolah. Membangun ekosistem pendidikan dan masyarakat yang aman adalah kunci. Tanpa ibu dan anak yang sehat, sulit bagi kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas legislator asal Malang Raya tersebut.
Tak hanya isu anak dan perempuan, Untari juga menggarisbawahi dua poin kritis lainnya yang tengah dikawal Komisi E, yakni mitigasi gelombang PHK. Dimana dari laporan Dinas Tenaga Kerja terkait potensi PHK terhadap 2.000 lebih pekerja di Jatim.
“Kita meminta adanya skema tripartit berjalan optimal agar hak pekerja selama 6 bulan pasca-PHK terpenuhi sesuai undang-undang,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait nasib difabel di Jatim. Komisi E lanjutnya akan memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas akan rampung pada bulan Agustus ini.
Perda ini diproyeksikan menjadi payung hukum agar penyandang difabel tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan entitas yang berdaya.
”Kami tuntaskan Perda Difabel bulan Agustus ini sebagai hadiah kemerdekaan bagi saudara-saudara kita difabel di seluruh Jawa Timur. Pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi potensi yang mereka miliki,” pungkasnya. (ari)
