Surabaya, MercuryFM – Ancaman fenomena Strong El Nino yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada Agustus–September 2026 menjadi ujian krusial bagi tata kelola sumber daya air di Jawa Timur. Hingga awal Agustus, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Menanggapi situasi ini, Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Jawa Timur mengkritik keras pola penanganan pemerintah daerah yang dinilai masih sekadar ‘pemadam kebakaran’ dan belum menyentuh akar masalah.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menyoroti krisis air bersih tahunan yang terus berulang di sejumlah wilayah, termasuk di Daerah Pemilihannya Pasuruan, seperti Kecamatan Lumbang, Desa Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang.
”Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola penanganannya. Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi dari hulu,” tegas mantan Wakil Bupati Pasuruan tersebut, Jumat (7/8/2026).
Melihat skala dampaknya, Eddy mendesak Pemprov Jatim untuk mengambil alih komando penanganan karena tingkat krisis telah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pintanya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim ini juga meminta Pemprov Jatim mengintegrasikan langkah mitigasi lintas sektor, mulai dari BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, hingga BMKG, dengan fokus pada dua area utama.
Yakni infrastruktur permanen, dengam melakukan lercepatan pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air.
Serta lanjut Eddy, melakukan Penyesuaian pola tanam, bantuan sarana produksi pertanian, dan perlindungan bagi petani sejak dini untuk mencegah kegagalan panen.
”Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air,” tegas Edy.
“Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tapi dilupakan saat hujan tiba,” lanjut legislator dari Dapil Pasuruan-Probolinggo tersebut.
Seperti diketahui, BMKG mengeluarkan peringatan terkait peluang 98% fenomena Strong El Nino bertahan, bahkan berpotensi menguat menjadi Very Strong El Nino.
Dengan Oceanic Nino Index (ONI) yang menembus angka +1,59°C, Jawa Timur kini mengalami ancaman, kemarau ekstrem dan penurunan curah hujan drastis, krisis air bersih yang meluas, ancaman gagal panen massal sertapeningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Eddy Paripurna kembali menegaskan, momentum El Nino harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah paradigma penanganan bencana.
“Kebijakan tidak boleh lagi berorientasi pada respons darurat, tetapi harus bergeser pada mitigasi yang terencana dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ari)