Surabaya, MercuryFM – Lamanya antrean operasi bedah saraf di RSUD Dr. Soetomo Surabaya kembali memicu sorotan. Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan manajemen rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Timur tersebut untuk mengevaluasi secara menyeluruh kapasitas pelayanan serta sistem rujukan medis.
Desakan ini mengemuka setelah anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im, menerima aduan dari seorang pasien tumor otak yang kondisi kesehatannya kian memburuk. Bahkan pasien mulai mengalami gangguan penglihatan, akibat terlalu lama menunggu jadwal tindakan medis.
”Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ketika pasien tumor otak harus menunggu begitu lama sementara kondisinya memburuk, pemerintah harus hadir mencari solusi,” tegas Suli Da’im, Selasa (04/08/26).
Info yang diterima kata Suli Daim, pasien tersebut tercatat masuk daftar tunggu operasi sejak tahun 2024 pada urutan ke-152 dari total 492 pasien. Saat ini, posisinya berada di urutan ke-77 dari total 520 pasien yang masih mengantre tindakan operasi bedah saraf.
Pihak rumah sakit lanjutnya menyatakan telah mengupayakan penyisipan jadwal jika ada pasien lain yang berhalangan hadir, serta mewajibkan kontrol rutin guna memantau kegawatdaruratan klinis pasien.
Meski mengapresiasi respons cepat dan dedikasi para tenaga medis di RSUD Dr. Soetomo, Suli menggarisbawahi bahwa akar masalah terletak pada ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan dan melonjaknya beban kebutuhan masyarakat.
“Ini harus dicari jalan keluar. Persoalan utamanya adalah kapasitas pelayanan yang belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat beranggapan rumah sakit mengabaikan pasien, padahal akar persoalannya adalah sistem pelayanan yang perlu diperkuat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPW PAN Jatim ini juga menilai status RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kemandirian anggaran besar, seharusnya memberikan ruang lebih fleksibel untuk memperkuat daya tampung.
”Status BLUD dibentuk agar rumah sakit fleksibel meningkatkan kualitas pelayanan, seperti menambah kapasitas ruang operasi, mempermodern alat medis, hingga memperkuat SDM. Fleksibilitas ini harus diwujudkan nyata,” jelasnya.
Pihaknya kata Suli juga mendorong Pemprov Jatim membangun sistem rujukan yang terintegrasi. Menurutnya, beban pelayanan bedah saraf tidak boleh ditumpuk sepenuhnya di RSUD Dr. Soetomo, melainkan perlu didistribusikan ke rumah sakit daerah lain yang memiliki fasilitas memadai.
”Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan mendesak. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (ari)
