Mojokerto, MercuryFM – Persolan bantuan sosial (Bansos) tidak tepat sasaran dan penentuan Desil oleh dinas sosial yang juga dinilai tidak sesuai bagi masyarakat, serta persoaln daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menjadi keluhan masyarakat, saat gelaran reses menampung aspirasi masyarakat, yang digelar Wakil Ketua DPRD Jatm, Hidayat, di Jl Raya Ngaglik Gotong Royong, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Minggu (26/07/26).
“Warga saya jelas tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Adalagi warga saya sebelumnya masuk Desil 2. Tapi karena anaknya bekerja, padahal penghasilannya juga tidak layak, langsung berubah jadi Desil 5. Tolong pak Dayat. Kasihan mereka,” ujar salah satu kepala RW yang mengikuti acara tersebut.
“Saya produksi UMKM sepatu pak. Prodak saya sudah berkembang. Tapi saya kesulitan untuk pemasaran. Ini juga banyak dikeluhkan UMKM yang ada di wilayah Mojokerto. Mohon pak difasilitasi untuk prodak kita agar bisa memiliki daya saing dan pasar,” ungkap salah satu pelaku UMKM.
Menanggapi persoalan tersebut, Hidayat mengakui memang hingga saat ini, masih banyak warga kategori sangat miskin dan rentan yang belum tersentuh Bansos, akibat keterbatasan akses pendataan. Dan ini banyak dikeluhkan masyarakat tidak hanya di sini.
”Sampai sekarang Bansos ekonomi masih banyak yang belum tepat sasaran. Sebagian masyarakat yang masuk kategori sangat miskin atau rentan miskin, belum memiliki akses yang cukup untuk mendaftarkan dirinya. Di sisi lain, pelayanan di tingkat desa dan kelurahan juga belum optimal,” ujar Hidayat saat dikonfirmasi, usai rese digelar.
Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto ini mengungkapkan, salah satu kendala utama di lapangan adalah kurangnya fasilitas dan insentif yang layak bagi tenaga teknis di tingkat kelurahan. Akibatnya, penanganan aduan masyarakat terkait bansos dan desil tidak berjalan maksimal.
”Banyak warga di kategori desil 2, 3 dan 4 yang tercecer karena sulitnya akses. Lurah dan jajarannya harus jemput bola, menggerakkan RT/RW untuk mendata langsung ke bawah. Tenaga teknis di kelurahan juga harus mendapat perhatian dan fasilitas memadai agar kinerjanya maksimal,” jelasnya
Selain mendorong keaktifan pihak kelurahan, Hidayat juga meminta peran aktif dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, petugas PKH harus rajin melakukan pemutakhiran data secara intensif (door to door) agar data penerima manfaat tetap dinamis dan akurat.
”Pendamping PKH jangan hanya fokus pada penerima manfaat yang sudah ada, tapi juga harus menyapa warga yang seharusnya berhak menerima. Sebaliknya, bagi warga yang ekonominya sudah meningkat, kualifikasinya harus segera disesuaikan agar bansos bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” pintanya.
Sementara itu terkait persoalan daya saing dan pemasaran UMKM khususnya industri kerajinan sepatu lokal di Mojokerto. Menurut Hidayat, secara kualitas, produk sepatu lokal Mojokerto sangat bersaing, namun kalah dalam efisiensi produksi dibanding produk impor.
”Produk UMKM kita luar biasa, tapi terkendala masuknya produk asing yang harganya lebih murah. Kenapa bisa murah? Karena di luar negeri teknologi mesinnya jauh lebih canggih, sehingga biaya produksinya efisien. Pemerintah provinsi maupun daerah harus hadir memberikan bantuan peremajaan mesin produksi modern bagi perajin lokal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masalah pemasaran. Hidayat mendorong Dinas Koperasi dan UMKM, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal secara masif hingga ke tingkat pelosok.
“Termasuk memaksimalkan kemitraan dengan pasar modern dan fasilitas ruang pamer produk lokal,” pungkas politisi Partai Gerindra ini mempertegas. (ari)