Mojokerto, MercuryFM – Berbagai persoalan krusial mulai dari fasilitas kesehatan desa, pemangkasan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini, (PAUD), persoalan hukum warga, hingga pengembangan UMKM menjadi keluhan warga yang disampaikan anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto-Jombang, Sumardi saat mengelar reses serap aspirasi warga Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Minggu (26/07/26).
“Reses hari ibi cukup istimewa. Beberapa aduan warga cukup berbeda dan memerlukan atensi khusus dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi,” ujar Sumardi usia mendengar aspirasi masyarakat.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Sumardi adalah keberadaan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Keberadaan Polindes dinilai sangat vital sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat desa, khususnya untuk penanganan dan pertolongan pertama warga yang sakit.
Bantuan untuk Polindes yang menjadi keinginan masyarakat lanjut Sumardi akan segera ditindaklanjuti. Karena ini terkait dengan kesehatan Ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, tempat pertolongan persalinan normal,
”Polindes ini menjadi bagian dari kesehatan warga yang dikelola oleh masyarakat desa. Tentu ini tetap akan kita perhatikan dan jadi atensi khusus, karena pertolongan pertama bagi ibu hamil. Yang ini sangat penting karena terkait nyawa,” kata politisi Golkar tersebut.
Selain Polindes, kata Sumardi, nasib para tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga mengemuka juga akan di perhatikan. Mengingat dalam reses tadi pengelola PAUD mengeluhkan adanya penghentian atau pengurangan alokasi anggaran bagi PAUD yang sebelumnya sempat menerima bantuan.
Pihaknya kata Sumardi, memahami keterbatasan kondisi fiskal daerah saat ini, namun ia berjanji akan terus mencari solusi untuk para pendidik PAUD.
”Di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami efisiensi dan pengurangan, kita tetap memberikan perhatian. Bagaimanapun, teman-teman guru PAUD ini adalah garda terdepan dalam mendidik anak-anak kita. Nanti kita cari jalan keluar bersama agar persoalan ini terurai,” lanjutnya.
Tidak hanya fasilitas umum, dalam reses yang berlngsung ini juga membahas persoalan hukum yang kerap dijumpai masyarakat desa. Anggota Komisi A ini mengarahkan agar sengketa hukum skala ringan bisa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa setempat, baik melalui jalur musyawarah maupun mekanisme Restorative Justice (RJ).
“Kita akan lakukan pendampingan nanti ke pigak desa bila ada warga yang berswngketa dengan hukum. Apalagi di jatim kita punya perda bantuan hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan ini juga memberikan edukasi mengenai maraknya praktik adopsi anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Banyak warga yang menanggung biaya persalinan lalu secara sepihak mengalihkan status kependudukan anak tanpa proses legalisasi yang sah.
”Banyak praktik adopsi yang tidak memakai aturan semestinya. Pokoknya mampu bayar proses persalinan, lalu dokumen kependudukan langsung dialihkan. Ini tidak disadari masyarakat bahwa bisa menjadi persoalan hukum yang rumit di kemudian hari, terutama terkait status nasab. Lebih baik kita ikuti aturan hukum yang ada agar terhindar dari masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Sedangkan di sektor, potensi UMKM yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu desa dikawasa ini kata Sumardi, dinilai mulai menunjukkan pergerakan positif. Sumardi berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembinaan serta pelatihan bagi pelaku UMKM lokal.
”UMKM di sini mulai menggeliat. Kami di DPRD siap memfasilitasi, baik dari segi komunikasi intensif maupun mendorong program pelatihan bersama. Harapannya, UMKM desa ini bisa semakin berdaya, mandiri, dan punya daya saing serta kreativitas yang tinggi,” pungkasnya. (ari)
