Surabaya, MercuryFM – Persoalan keberadaan sekolah SMA/SMK Negeri di kota Surabaya yang masih kurang, sehingga sistim zonasi membuat warga tidak tertampung ke sekolah negeri, serta persoalan ketenagakarjaan menjadi keluhan warga Surabaya, yang disampaikan saat reses anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Lilik Hendarwati di jl Tambak Wedi Lama gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Sabtu (25/07/27).
Seperti pengakuan Amin warga sekitar, yang mengatakan wilayahnya sampai saat ini tidak bisa mengakases sekolah negeri, karena diwilayah ini tidak ada sekolah SMA/SMK negeri. Sehingga banyak anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dengan sisten zonasi yang diterapkan selama ini.
“Kalau memang alasan tidak ada tanah untuk bangun sekolah baru, disini banyak tanah milik Pemkot Surabaya yang ngganggur. Khan bisa digunakan bu,” ujarnya
Termasuk keluhan masyarakat yang mengatakan banyak anak anak muda dikawasan sini yang sampai saat ini belum bisa bekerja.
“Mohon bu dicarikan solusi. Kita sebagai orang tua juga prihayin bila melihat masih banyak anak muda yang belim bekerja di wilayah sini,” ucap Yudi warga yang ikut reses.
Menyikapi persoalan ini, Lilik Hendarwati mengatakan persoalan sekolah memang menjadi pekerjaan rumah Pemprov sampai saat ini. Pasalnya masih banyak wilayah yang tidak memiliki sekolah. Meski ada tanah milik Pemkot kata Lilik, Pemprov masih kesulitan akan anggaran untuk pembanguna sekoalh tersebut.
“Saya pernah di dukuh pakis, sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Wali Kota Eri Cahyadi untuk meminta lahan yang bisa digunakan untuk SMA/SMK, dan satu lagi ke Bu Gubernur untuk pendirian sekolahnya. Namun keduanya belum bisa terealisasi karena terkendala penganggaran. Ketika sekolah baru didirikan, tentu beban anggaran bertambah, apalagi kondisi PAD saat ini,” jelas Lilik.
Meski demikian, pihaknya kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini, tetap akan memperjuangkan kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut. Diharapkan ada skema pendanaan lain dari pemerintah pusat melalui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mendatang.
“Karena ini menyangkut hak dasar masyarakat. Persebaran sekolah negeri juga belum merata secara adil. Minimal satu Kecamatan satu sekolah. Mudah-mudahan ada jalan keluar terkait hal ini. Agar hak dasar masyarakat akan pendidikan murah melalui sekolah negeri bisa terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu terkait isu ketenagakerjaan dan pengangguran di kalangan anak muda, Lilik mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program-program magang, serta pelatihan kerja yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim.
”Untuk lulusan SMK dan anak muda, peluang magang dari Kemenaker serta program pelatihan di BLK bisa jadi batu loncatan. Bahkan ada peluang kerja ke luar negeri bagi yang memenuhi syarat,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Lilik bagi lulusan perguruan tinggi maupun masyarakat umum, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai jalur paling potensial yang ada di depan mata.
”Salah satu peluang paling realistis adalah UMKM, terutama sektor kuliner dan usaha kreatif. Kuncinya ada pada ketelatenan dan kerajinan warga. Yang rajin dan tekun pasti akan berhasil,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini Lilik juga mengungkapkan bahwa sebagian besar usulan yang disampaikan masyarakat sebenarnya tergolong sederhana dan menyangkut kebutuhan sehari-hari warga.
Namun, banyak dari aspirasi tersebut yang diusulkannya, saat ini dihapus dan ditolak oleh Pemprov Jatim.
”Permintaan masyarakat kita ini sebenarnya sederhana saja, seperti fasilitas untuk kegiatan ta’lim atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal-hal yang sepele, tetapi sekarang semuanya dihapus dan tidak diperbolehkan. Padahal itu murni permintaan real dari warga, kami di DPRD hanya menjembatani,” pungkas Lilik. (ari)