Surabaya, MercuryFM – Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Posko Pandegiling, Surabaya, Jumat (24/07/2026), tidak hanya menjadi ruang mengenang sejarah perjuangan demokrasi. Momentum tersebut juga menjadi panggung refleksi terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Cucu Presiden pertama RI Soekarno, Puti Guntur Soekarno, mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan peristiwa Kudatuli yang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan reformasi. Menurutnya, tragedi yang terjadi pada 27 Juli 1996 merupakan bukti bagaimana demokrasi pernah dibungkam melalui penggunaan kekuasaan negara.
“Peristiwa Kudatuli adalah bagian dari torehan sejarah demokrasi Indonesia ketika demokrasi dibungkam menggunakan alat kekuasaan. Ini juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam sejarah Indonesia,” kata Puti.
Ia menjelaskan, Kudatuli tidak hanya menjadi catatan kelam demokrasi, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi yang kemudian mengubah arah perjalanan bangsa. Dalam konteks Jawa Timur dan Surabaya, Posko Pandegiling disebut memiliki posisi strategis karena menjadi pusat konsolidasi para pendukung Megawati Soekarnoputri dan pejuang demokrasi saat itu.
“Pandegiling menjadi bagian dari konsolidasi para pejuang demokrasi dan pendukung Pro Mega. Dari sinilah arus perlawanan terhadap rezim saat itu tumbuh dan menjadi bagian dari rangkaian sejarah menuju reformasi,” ujarnya.
Puti menegaskan, peringatan Kudatuli seharusnya tidak berhenti pada upaya mengenang masa lalu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut harus menjadi bahan refleksi untuk melihat arah demokrasi Indonesia ke depan.
Menurutnya, berbagai dinamika yang berkembang saat ini perlu dicermati agar bangsa Indonesia tidak kembali mengalami situasi ketika kebebasan berekspresi dan kritik dibatasi oleh kekuasaan.
“Kita memperingati bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga merefleksikan hari ini dan masa depan. Jangan sampai suasana ketika demokrasi dibungkam dan kekuasaan berjalan secara otoriter terulang kembali,” tegasnya.
Puti juga menitipkan pesan kepada generasi muda agar tetap memiliki keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang beretika dan berkeadaban.
“Untuk anak-anak muda, tetaplah berani, memiliki keteguhan dan keberpihakan terhadap politik yang berkeadaban, politik yang berkebudayaan, politik yang bermoral,” ujarnya.
Sementara itu, dikesempatan yang sama Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan Bonnie Triyana menegaskan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli digelar melalui serangkaian kegiatan di berbagai daerah sebagai upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah demokrasi.
Menurut Bonnie, tragedi Kudatuli merupakan peristiwa yang harus terus diingat agar tidak pernah terulang dalam bentuk apa pun.
“Kami ingin mengingatkan kepada siapa pun, terutama penguasa, bahwa kejadian seperti ini jangan pernah terulang lagi. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan kritik harus dijaga karena dijamin oleh konstitusi,” katanya.
Bonnie bahkan menyebut Kudatuli sebagai salah satu peristiwa penting yang menjadi titik awal lahirnya gelombang reformasi 1998.
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal oleh keringat, air mata, bahkan darah. Banyak yang menjadi korban dan sampai hari ini masih ada persoalan yang belum tuntas. Karena itu, kita punya tanggung jawab memastikan pembungkaman terhadap suara rakyat tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Ia juga mengajak generasi Z untuk memahami sejarah perjuangan demokrasi dan menjadikan politik sebagai sarana membangun peradaban.
“Berpolitik itu membangun kualitas kemanusiaan. Ketika nanti dipercaya memimpin, jangan mengulangi apa yang dulu pernah dilakukan penguasa terhadap rakyat yang menyampaikan kritik,” katanya.
Panitia nasional peringatan 30 tahun Kudatuli, Setiawan, menyebut Surabaya dipilih karena memiliki posisi historis yang sangat kuat dalam perjalanan perjuangan PDI dan gerakan reformasi.
Peringatan 30 tahun Kudatuli digelar secara nasional melalui berbagai rangkaian kegiatan, mulai diskusi, kuliah umum, pameran sejarah hingga peresmian monumen Kudatuli di Jakarta pada 27 Juli mendatang.
“Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini adalah kick-off demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari Kudatuli,” ujarnya.
Acara di Posko Pandegiling diisi dengan mimbar demokrasi, temu pejuang demokrasi lintas daerah, serta pameran foto sejarah yang menampilkan dokumentasi perjuangan para aktivis dan kader PDI pada masa itu. (lam)
