Surabaya, MercuryFM – Gelombang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diperkirakan mencapai 1,53 juta orang pada tahun 2026, termasuk lulusan SMK di Jatim yang mencapai 221.174 siswa, menjadi alarm untuk segera disikapi pemerintah.
Pemerintah didesak untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas demi menampung ledakan tenaga kerja terampil tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengingatkan bahwa besarnya jumlah lulusan vokasi harus diikuti dengan kebijakan konkret. Kebijakan ini harus mampu menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri secara nyata.
”Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja,” ujar Wara Sundari Renny Pramana, Selasa (07/07/26).
Menurut politisi yang akrab disapa Bunda Renny ini, lulusan SMK merupakan tenaga kerja terampil yang dipersiapkan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kuantitas lulusan tanpa memastikan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
”SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ucap Bendahara DPD PDIP Jatim tersebut.
Di sisi lain, politisi perempuan asli Kediri ini mengatakan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur sebenarnya menunjukkan tren yang cukup positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja telah mencapai 24,25 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 388,04 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2025.
“Dari total 25,14 juta angkatan kerja di Jatim, sebanyak 96,45 persen tercatat telah bekerja, sedangkan sekitar 892,64 ribu orang masih mencari kerja,” katanya.
”Kondisi ini membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim turun menjadi 3,55 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen,” lanjutnya.
Meski angka pengangguran menurun, Bunda Renny mengingatkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti hingga saat ini sektor informal masih jauh lebih dominan dibandingkan sektor formal.
”Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pendidikan vokasi lewat beberapa langkah strategis yakni Penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri terkini.
“Serta perluasan program magang dan sertifikasi kompetensi dan penguatan kemitraan strategis antara pihak sekolah dan dunia usaha,” tegasnya
Bunda Renny mengidentifikasi beberapa sektor masa depan yang memiliki potensi besar untuk menyerap lulusan SMK, di antaranya Sektor manufaktur dan industri kreatif. Ekonomi digital dan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta industri kesehatan.
”Kalau kebutuhan industri dan kompetensi lulusan bisa dipertemukan, maka lulusan SMK tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah,” jelasnya.
Terakhir dirinya juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari rendahnya angka pengangguran semata, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia.
”Jawa Timur sudah menunjukkan tren yang baik dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (ari)
