Surabaya, MercuryFM – Di atas kertas, deretan angka makroekonomi kita tampak anggun. Pertumbuhan PDB yang stabil di kisaran lima persen, serta realisasi investasi yang berulang kali memecahkan rekor nasional.
Namun, di lantai-lantai pabrik dan riak-riak ekonomi akar rumput, kita justru menyaksikan drama senyap yang tak kalah mencekam.
Kabar hengkangnya dua industri komponen otomotif dari Jawa Timur menuju Vietnam bukan sekadar berita bisnis biasa. Ia adalah alarm keras yang tak pantas dijawab dengan elusan dada atau sembunyi di balik selimut optimisme normatif.
Merespons relokasi ini dengan sikap “tenang-tenang saja” adalah bentuk kenaifan struktural. Pemerintah tampaknya terperangkap dalam ilusi indikator makro. Mereka silau oleh derasnya investasi padat modal di sektor hulu komoditas, tetapi lupa bahwa fondasi manufaktur sekunder kita perlahan tergerus.
Ketika sebuah pabrik padat karya angkat kaki, yang hilang bukan semata angka dalam laporan statistik. Yang runtuh adalah ribuan mata pencaharian kelas menengah, ekosistem pemasok lokal yang tumbuh selama bertahun-tahun, dan efek pengganda (multiplier effect) yang selama ini menjadi lemak penopang ekonomi daerah.
Yang lebih mengkhawatirkan, daya saing manufaktur Indonesia kini terus merosot di hampir semua indikator kunci. Biaya logistik kita masih menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN, birokrasi perizinan berlapis-lapis tak kunjung rampung, dan kebijakan insentif industri kerap berubah-ubah bagaikan angin musim.
Di sisi lain, Vietnam bergerak seperti mesin yang terkalibrasi. Mereka menawarkan kawasan ekonomi khusus dengan insentif pajak super kompetitif, perjanjian dagang bilateral yang ekstensif, serta reformasi birokrasi yang langsung menyentuh lantai pabrik.
Akibatnya, indeks daya saing global kita terus tergerus, sementara Vietnam meroket. Ini bukan lagi soal beda tipis. Ini adalah jurang yang menganga, dan kita tampaknya masih asyik berfoto di tepi jurang itu.
Menganggap remeh relokasi industri bagaikan menakhodai perahu besar yang lambungnya mulai bocor kecil. Sang nakhoda menolak menambalnya hanya karena layar masih terkembang dan laju perahu belum berhenti.
Padahal, dalam hukum ekonomi global yang bergerak tanpa ampun, modal dan industri akan selalu mengalir ke tempat yang menawarkan kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan ekosistem yang kompetitif. Sesuatu yang hari ini ditawarkan Vietnam dengan sangat agresif.
Namun, persoalan ini tidak akan selesai dengan menambal sana-sini atau mengganti menteri sesuka hati. Yang dibutuhkan adalah pembenahan politik pembangunan yang mendasar.
Kita perlu mengakhiri paradigma pembangunan yang instan dan pencitraan. Kebijakan industri harus lahir dari riset dan peta jalan jangka panjang, bukan dari hitungan elektoral atau tekanan kelompok kepentingan sesaat.
Reformasi birokrasi tak boleh berhenti di permukaan. Ia harus membongkar praktik rente di lini paling bawah hingga paling atas. Negara harus hadir bukan sebagai pengatur yang mempersulit, melainkan sebagai katalis yang mempercepat.
Jika politik pembangunan masih dijalankan dengan logika proyek tahunan dan janji-janji musim kampanye, maka segala strategi peningkatan daya saing hanya akan tinggal slogan.
Jika pemerintah terus berada dalam mode penyangkalan dan membiarkan kebocoran ini meluas, jangan kaget jika suatu saat perahu ekonomi kita perlahan oleng lalu karam.
Kita berisiko terdegradasi. Dari bangsa yang bercita-cita menjadi pemain utama dalam rantai pasok teknologi masa depan, menjadi sekadar pasar konsumsi yang ramah bagi produk-produk manufaktur buatan tetangga.
Menambal kebocoran ekosistem industri bukan lagi sekadar pilihan kebijakan. Ia adalah taruhan masa depan, agar kita tidak mati lemas di ranjang deindustrialisasi dini.
Pada akhirnya, elit negeri ini harus sadar bahwa sibuk berebut panggung kekuasaan dan berburu rente ekonomi hanyalah fatamorgana di satu sisi luar perahu.
Sementara di sisi dalam, memperhatikan nasib rakyat dan memperkuat ekonomi riil adalah hukum mutlak yang tidak bisa ditawar.
Sejarah selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan penguasa yang bebal. Ketika perut rakyat makin lapar, ruang hidup makin sempit, dan mereka sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya, arus balik amarah jelata itu tidak akan sekadar menggoyang haluan, melainkan sanggup menggulung dan mengubur kekuasaan itu sendiri ke dasar samudra. (ari)
