Kediri, MercuryFM – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Ikatsn Sarjana Nahdlatul Ulana (ISNU) Prof. Dr. ALI Masykur Musa mengingatkan, kapitalisme global secara konsisten menempatkannya sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.
Intervensi pasar bebas dan kebijakan pro-asing lanjutnya sering kali melanggar prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Pasal 33 UUD 1945.
“Kita harus aktif menentang kebijakan yang membuka peluang penguasaan asing pada aset vital, termasuk kritik terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) yang dianggapnya sebagai pesanan lembaga internasional yang merugikan rakyat.” ujarnya, Halaqoh Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dengan tema “Masa depan Indonesia di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua”, di Universitas Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, Minggu (21/06/26).
Pada kesempatan itu, hadir sejumlah tokoh. Di antaranya, Dr KH Reza Ahmad Zahid (Rektor UIT Lirboyo Kediri), Prof KH Muhammad Afif Hasbullah (Pj Ketua ISNU Jatim), Prof Moh Mas’ud Said (Wakil Ketua Umum PP ISNU), Dr Muhammad Yasin (Kepala Bapeda Pemprov Jatim), Prof Dr A Muhibbin Zuhri (Guru Besar UINSA), Dr. Abdul Ghoffar (Komisioner Ombudsman RI), dll. Dihadiri ratusan kader ISNU, baik dari Jatim maupun perwakilan PW ISNU se-Indonesia.
Ali Masykur mengingatkan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Sebagai respons, dirinya mendorong penguatan ekonomi domestik dan kerakyatan, termasuk kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak bergantung pada kekuatan pasar global.
“Kita perlu kembali memahami ideologi kerja untuk menandingi hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme,” kata Ali Masykur, yang juga Komisaris PLN.
Sebelumnya, KH Reza Ahmad Zahid menegaskan, pentingnya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas bagi kader ISNU.
“Yang membedakan kita sebagai intelektual dengan cendekiawan umumnya, adalah manajemen barokah. Keberkahan akan hadir bila kita berkumpul bersama dengan kader-kader terbaik, ” kata Gus Reza.
Prof KH M Afif Hasbullah menegaskan, organisasi yang dipimpinnya berkomitmen untuk mengambil langkah strategis bagi pembangunan sumberdaya manusia bagi Indonesia umumnya, dan bagi Nahdlatul Ulama pada khususnya.
Secara umum, forum ISNU Jatim tersebut menegaskan, intekektual Nahdliyin harus mampu menafsir zaman. Memahami geopolitik, menjadi gerakan pemberdayaan bagi rakyat.
Pada bagian lain, Prof. Dr. H.M. Afif Hasbullah, yang juga Ketua Panitia, menyampaikan pentingnya peran intelektual Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi perubahan global yang cepat.
“Indonesia menghadapi perubahan dunia sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Konflik dan ketegangan geopolitik berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan ketahanan pangan nasional,” kata Prof Afif.
“Kita harus membangun strategi ketahanan nasional yang kuat, mandiri, serta berkelanjutan—tidak hanya kemajuan ekonomi dan teknologi, tapi juga ketangguhan spiritual dan sosial,” ujar Prof. Afif.
Pengasuh Pondok Pesantren Matholiul Anwar, Karanggeneng, Lamongan ini berharap forum ini mengantar rekomendasi strategis bagi kebijakan NU dan bangsa. (ari)