Surabaya, MercuryFM – Ketika Sejarah Kehilangan Rasa Malu
Jika dalam esai sebelumnya kita membayangkan kembalinya roh *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) dan VOC dalam tubuh BUMN Export dibawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), hari ini imajinasi itu tidak perlu lagi bersusah payah mencari bentuk.
Pemerintah baru saja melengkapi kepingan puzzle kolonial itu dengan sangat rapi, konon sedang proses penunjukan Luke Thomas Mahony, seorang warga negara Australia dan mantan petinggi raksasa tambang global, sebagai Direktur Utama BUMN penguasa tunggal ekspor nasional.
Bagi para pemandu sorak regulasi, langkah ini dipuji sebagai lompatan meritokrasi yang berani demi menjamin profesionalisme dan ‘good governance’. Namun, bagi generasi yang merawat ingatan sejarah, pengangkatan ekspatriat asing di pucuk lembaga yang menguasai hampir 30% total nilai ekspor bumi pertiwi adalah sebuah ironi yang getir.
Kita sedang mempertontonkan sebuah paradoks politik: berteriak lantang tentang “kedaulatan ekonomi” dan “anti-asing” di atas panggung pidato, namun di balik layar menyerahkan kemudi utamanya kepada nakhoda impor dari Negeri Kanguru.
Reinkarnasi Tata Kelola Kolonial: Logika ‘Batig Slot’ Abad ke-21
Mari kita tempatkan penunjukan Luke Mahony ini ke dalam meja analisis sejarah Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang digagas sistem NHM tempo dulu.
Pada abad ke-19, Kerajaan Belanda sadar bahwa birokrat dan bupati pribumi di Nusantara terlalu korup, feodal, dan tidak efisien untuk diandalkan mengurus arus logistik dagang secara presisi. Oleh karena itu, Raja Willem I menunjuk para administrator profesional Eropa—yang paham seluk-beluk pasar komoditas global—untuk memimpin operasional NHM.
Kini, penunjukan ekspertis Australia di PT DSI mencerminkan ketakutan struktural yang sama dari penguasa hari ini. Pemerintah seolah-olah mengamini tesis klasik Mochtar Lubis: bahwa birokrasi lokal kita sudah kadung mengidap penyakit budaya korupsi yang kronis. Karena tidak percaya pada integritas dan kapasitas “anak bangsa” untuk mengelola brankas komoditas bernilai US$81,46 miliar tanpa tergoda untuk ikut merampoknya, negara akhirnya mengimpor “Gubernur Jenderal” profesional dari luar.
Ironisnya, sistem yang ia pimpin tetaplah sebuah mesin ‘monopsoni raksasa’. Di bawah komando asing yang profesional, PT DSI ditargetkan bekerja layaknya NHM modern: menekan harga beli komoditas batu bara dan sawit di tingkat domestik serendah mungkin demi menyedot keuntungan finansial maksimum (batig slot) ke dalam kas Danantara.
Efisiensi memang akan tercapai di atas kertas, tetapi surplus ekonomi petani kelapa sawit mandiri dan pengusaha daerah tetap saja dikuras habis demi ambisi angka-angka makro pusat.
Dari VOC ke Korporatokrasi: Jebakan “Kompeni” Berkedok BUMN
Sejarah runtuhnya VOC pada 1799 memberikan peringatan bahwa badan usaha dengan hak monopoli mutlak selalu berakhir menjadi ladang pembusukan institusional jika tidak diaudit oleh hukum yang transparan.
Menaruh seorang CEO asing kelas dunia di pucuk Danantara diposisikan sebagai jimat penangkal agar PT DSI tidak bernasib tragis seperti VOC yang bangkrut karena digerogoti korupsi internal.
Namun, narasi ini mengabaikan satu hal penting. Luke Mahony adalah produk tulen dari ekosistem korporasi tambang multinasional (BHP Billiton hingga Vale).
Ketika seorang profesional asing memimpin BUMN yang memegang otoritas tunggal atas hajat hidup ekspor komoditas nasional, kepentingan yang ia bawa bukanlah nasionalisme ataupun kesejahteraan rakyat di daerah penghasil SDA.
Yang ia bawa adalah logika korporatokrasi murni, maksimisasi profit, efisiensi yang dingin, dan pematuhan indeks harga dunia.
Dalam lanskap politik Indonesia yang manipulatif dan kental dengan nuansa nepotisme, kehadiran “Direktur Utama Impor” ini rentan dijadikan tameng profesionalisme oleh para elite pemburu rente di lingkaran dalam kekuasaan.
Sang direktur asing akan sibuk memastikan laporan keuangan terlihat rapi dan patuh aturan (comply) di mata internasional, sementara di tingkat bawah, kongkalikong kuota ekspor dan aliansi birokrat-oligarki komprador tetap berjalan subur di balik meja-meja kekuasaan yang tak tersentuh.
Kedaulatan yang Terbeli
Pengangkatan ekspertis Australia sebagai panglima ekspor SDA Indonesia adalah pengakuan tidak langsung bahwa proyek sentralisasi ekonomi kita sedang berdiri di atas fondasi yang rapuh. Kita ingin meniru kedaulatan ekonomi Norwegia yang mengelola SDA lewat BUMN secara mandiri, namun karena mentalitas institusi kita masih berwajah Orde Baru dan koruptif, kita terpaksa menggunakan cara pintas yang naif, menyewa tangan asing untuk mengelola harta karun milik bangsa sendiri.
Kedaulatan ekonomi sejati tidak akan pernah lahir jika instrumen utamanya dikendalikan oleh logika pasar asing. Pada akhirnya, transisi pengelolaan ekspor per September 2026 nanti berisiko mencatatkan sebuah babak baru dalam buku sejarah, sebuah fase di mana bangsa ini sukarela menyerahkan kunci gerbang kekayaannya kepada “Kompeni Profesional” modern, sementara rakyatnya tetap menjadi penonton yang gigit jari di pinggir jalan tol pembangunan. (ari)
