Surabaya, MercuryFM – Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus mendekati level Rp17.500 per dolar AS mulai memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) nasional. Di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan harga minyak dunia, kenaikan BBM non-subsidi dinilai berpotensi memicu inflasi hingga membebani anggaran negara.
Penyesuaian harga Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2026 menjadi salah satu indikator awal tekanan sektor energi domestik. Kondisi tersebut diperparah oleh dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu distribusi minyak dunia dan mendorong harga energi global meningkat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Wasiaturrahma atau Prof Rahma Gafmi, mengatakan pelemahan rupiah menjadi faktor yang memperbesar tekanan terhadap harga BBM karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM jadi.
“Ketika kurs rupiah melemah, biaya impor energi otomatis naik. Ini berpotensi memperbesar dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (30/4/2026).
Menurutnya, kenaikan BBM non-subsidi memang diproyeksikan hanya menyumbang inflasi sekitar 0,06 persen. Namun efek berantai yang muncul dinilai jauh lebih luas, mulai dari kenaikan ongkos logistik, harga pangan, hingga biaya transportasi masyarakat.
Selain itu, disparitas harga BBM antarwilayah juga menjadi perhatian. Sejumlah daerah seperti Sumatera Utara dan Kalimantan disebut mengalami harga BBM lebih tinggi dibanding daerah lain, dengan selisih berkisar Rp300 hingga Rp600 per liter.
Prof Rahma menilai ancaman paling serius justru berasal dari potensi migrasi konsumsi BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Pengguna Dexlite diperkirakan beralih ke Bio Solar, sementara konsumen Pertamax Turbo berpotensi turun menggunakan Pertamax atau BBM dengan oktan lebih rendah demi menekan pengeluaran.
Fenomena tersebut dinilai berisiko besar terhadap beban fiskal pemerintah apabila terjadi secara masif.
“Jika pengguna kelas menengah atas ikut berpindah ke BBM subsidi, maka tujuan penghematan anggaran justru bisa berubah menjadi beban baru karena volume subsidi berpotensi jebol,” tegasnya.
Kondisi itu dapat memaksa pemerintah menambah kompensasi energi kepada Pertamina di tengah tekanan APBN yang semakin berat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM subsidi, pemerintah didorong memperketat distribusi di SPBU melalui pengawasan QR Code, integrasi data kendaraan dengan sistem pembayaran, hingga pembatasan otomatis bagi kendaraan yang tidak berhak.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar penggunaan BBM tetap sesuai spesifikasi kendaraan.
“Penggunaan BBM yang tidak sesuai standar kendaraan dapat merusak mesin dan justru menimbulkan biaya lebih besar bagi konsumen,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Prof Rahma menilai solusi struktural perlu segera dilakukan melalui reformasi kebijakan subsidi energi, termasuk percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait kriteria penerima BBM subsidi berbasis kapasitas mesin kendaraan.
Ia juga mendorong percepatan transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan nilai tukar rupiah.
“Transformasi kendaraan listrik bukan lagi sekadar tren lingkungan, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dan ekonomis di tengah volatilitas energi global,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan transisi energi harus dibarengi kesiapan infrastruktur transportasi publik agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses perubahan berlangsung. (lam)