Surabaya, MercuryFM – Di tengah euforia pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam media digital, peringatan Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Rachmah Ida, tak bisa diperlakukan sebagai catatan akademik semata. Ini adalah alarm keras bagi ekosistem media di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.
“Sekitar 75 persen jurnalis di Indonesia saat ini sudah menggunakan AI seperti ChatGPT dan Gemini dalam kerja-kerja jurnalistik,” ujar Prof Rachmah Ida.
Angka ini menunjukkan satu hal: adopsi teknologi melaju jauh lebih cepat daripada kesiapan etik dan kultural.
Efisiensi memang meningkat, tetapi ada harga yang jarang dibicarakan—yakni penyederhanaan realitas. Prof Ida mengingatkan bahwa AI bukanlah sistem netral.
“Sebagian besar AI global dibangun dari data yang bias Barat dan belum merepresentasikan konteks Asia Tenggara secara memadai,” tegasnya.
Ketika dipakai dalam produksi konten, AI bukan sekadar alat bantu, melainkan mesin reproduksi makna—yang berisiko melanggengkan stereotip, mereduksi kompleksitas sosial, dan mengaburkan identitas lokal.
Di titik ini, narasi tentang kebangkitan ASEAN sebagai “produsen AI” patut dipertanyakan. Sebab di balik optimisme itu, ketergantungan pada infrastruktur dan model global masih sangat tinggi.
“Kita belum sepenuhnya mandiri, baik dari sisi data maupun teknologi. Ini yang membuat posisi kita masih berada dalam bayang-bayang,” kata Prof Ida.
Lebih problematis lagi, upaya mengintegrasikan nilai-nilai komunal seperti harmoni dan kekeluargaan ke dalam AI juga tidak sepenuhnya netral. Apakah ini benar-benar refleksi budaya, atau justru komodifikasi nilai untuk kepentingan pasar? Prof Ida menyoroti potensi bias ini.
“Nilai-nilai lokal bisa saja diangkat, tetapi juga berpotensi direduksi menjadi sekadar strategi pemasaran berbasis emosi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam ranah komunikasi politik, AI membuka ruang yang lebih kompleks sekaligus berbahaya. Teknologi ini mampu mempercepat mobilisasi publik, tetapi juga menyediakan alat yang efektif untuk propaganda dan disinformasi.
“AI bisa membentuk opini publik dengan cara yang tidak selalu transparan,” imbuhnya.
Pada akhirnya, persoalan AI bukan lagi soal kecanggihan teknologi, melainkan soal kuasa: siapa yang mengontrol data, siapa yang membentuk narasi, dan nilai siapa yang direpresentasikan. Tanpa intervensi serius, melalui regulasi, penguatan literasi digital, dan pembangunan dataset lokal, AI justru berpotensi memperlebar jarak antara media dan publik.
Peringatan Prof Rachmah Ida jelas: jika tidak dikawal, AI bukan hanya akan mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga menggeser cara kita memahami realitas. (lam)
