Surabaya, MercuryFM – Kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen sejak April 2026 menjadi dampak nyata dari konflik geopolitik di kawasan Teluk yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Lonjakan ini turut menekan sektor usaha di dalam negeri, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kemasan plastik.
Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku plastik impor yang mencapai sekitar 60 persen menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Ketika pasokan global terganggu dan harga minyak dunia berfluktuasi, biaya produksi plastik pun ikut melonjak.
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Atik Purmiyati, SE, MSi, PhD, menjelaskan bahwa sektor makanan dan minuman menjadi yang paling terdampak. Hal ini disebabkan tingginya ketergantungan pada kemasan plastik dalam operasional sehari-hari.
“Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” ujar Atik.
Menurutnya, kondisi ini semakin berat karena sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia, sehingga kurang siap menghadapi lonjakan biaya secara tiba-tiba.
Inovasi Jadi Kunci Bertahan
Di tengah tekanan tersebut, Atik menekankan pentingnya inovasi sebagai strategi utama bagi UMKM untuk bertahan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, melakukan diversifikasi pasar, hingga mengganti kemasan plastik dengan bahan ramah lingkungan.
Alternatif kemasan seperti bahan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), hingga serat nanas dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan di kalangan UMKM saat ini masih belum masif.
Oleh karena itu, diperlukan edukasi secara luas baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Dalam perspektif ekonomi perilaku (behavior economics), perubahan pola konsumsi masyarakat dinilai mampu mendorong produsen untuk menyesuaikan diri dengan preferensi pasar yang lebih ramah lingkungan.
Edukasi tersebut dapat diwujudkan melalui kampanye penggunaan tas belanja ulang pakai, penerapan sistem isi ulang (refill), serta kebiasaan membawa wadah makanan sendiri.
Selain itu, Atik juga menyarankan agar pelaku UMKM melakukan pembelian bahan kemasan ramah lingkungan secara kolektif dalam jumlah besar. Strategi ini dinilai dapat menekan biaya melalui skema economies of scale.
Peran Pemerintah Diperlukan
Dari sisi kebijakan, pemerintah diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai regulator pasar untuk menjaga stabilitas harga. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat pengawasan rantai distribusi bahan baku plastik, mengendalikan spekulasi harga, serta memberikan insentif kepada industri hulu agar pasokan tetap terjaga.
Program stabilisasi harga juga perlu diiringi dengan pendampingan inovasi bagi UMKM. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Atik menegaskan bahwa peran UMKM sangat strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Terpadu Koperasi dan UMKM (SIDT-UMKM), sektor ini berkontribusi sekitar 60 hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja.
“Namun, tidak semua UMKM memiliki daya tahan yang sama, sehingga perlu perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan inovasi agar bisa bertahan dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan politik secara nasional maupun global,” tegasnya. (lam)
