Surabaya, MercuryFM – Program penghematan yang di lakukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui efesiensi anggaran. Bahkan baru saja mengeluarkan kebijakan Work Frome Home (WFH), tidak lain juga untuk lalukan penghematan energi, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Penprov Jatim. Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim.
Dinkes Jatim terkesan tidak mengindahkan efesiensi anggaran yang didengungkan Gubernur Khofifah. Dimana Dinas Kesehatan Jatim malah akan melakukan pembangunan gedung instalasi farmasi senilai Rp22,9 miliar.
Berdasarkan penelusuran pada sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), proyek tersebut tercatat dengan Kode RUP 66091383, berupa belanja modal bangunan kesehatan untuk konstruksi fisik tahap II Gedung Instalasi Farmasi Dinkes Jatim tahun anggaran 2026.
Proyek Pembangunan Gedung Farmasi yang diumumkan pada 2 Maret 2026 ini masuk dalam kategori belanja modal bangunan kesehatan dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan berupa konstruksi fisik tersebut akan dilaksanakan di Surabaya dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Jadwal tender berlangsung pada Maret hingga Mei 2026.
Secara teknis, proyek ini mencakup pembangunan gedung tiga lantai dengan spesifikasi cukup kompleks. Lantai pertama difungsikan sebagai area utama logistik, meliputi ruang penerimaan barang, cold room bersuhu 2–8 derajat Celsius, freezer room, hingga area loading bongkar muat yang disesuaikan dengan kendaraan distribusi.
Selain itu, tersedia lift barang, ruang administrasi, hingga fasilitas pendukung seperti genset dan toilet ramah difabel.
Lantai dua dirancang sebagai area penyimpanan khusus, termasuk untuk narkotik, psikotropik, dan prekursor dengan sistem keamanan berlapis.
Sementara lantai ketiga diperuntukkan bagi penyimpanan alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta obat kadaluarsa.
Memang pembangunan fasilitas farmasi modern dapat dipahami sebagai upaya memperkuat sistem distribusi dan penyimpanan obat yang lebih terstandar, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan logistik kesehatan. Namun di sisi lain, timing proyek ini menjadi krusial untuk dipertanyakan.
Saat dikonfirmasi Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono pada Sabtu (28/03/26), tidak memberikan respons. Panggilan telepon ke nomor selulernya tidak diangkat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinkes Jatim terkait urgensi pembangunan tahap II gedung instalasi farmasi tersebut di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. (ari)
