Surabaya, MercuryFM – Inflasi Kota Surabaya pada Februari 2026 tercatat mencapai 5,11 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai, telur ayam, hingga beras dinilai mulai memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Bonang Adji Handoko menilai inflasi bukan sekadar angka statistik ekonomi, melainkan persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok selalu berdampak pada biaya hidup warga, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Ketika inflasi naik, yang meningkat bukan hanya angka statistik, tetapi juga kegelisahan masyarakat terhadap biaya hidup yang semakin mahal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2026).
Bonang menjelaskan, sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, Surabaya memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Namun kondisi ekonomi makro tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat.
Ia menyebut kenaikan harga pangan dapat dengan cepat menggerus pendapatan warga, meskipun upah minimum di Surabaya telah berada di kisaran lebih dari Rp4 juta.
Selain itu, Surabaya juga masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah penyangga seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo hingga beberapa wilayah di Jawa Tengah.
Ketergantungan tersebut membuat harga pangan di kota ini cukup sensitif terhadap gangguan distribusi maupun penurunan produksi di daerah pemasok.
Dalam situasi tersebut, Bonang menilai pemerintah kota seharusnya memaksimalkan peran BUMD sektor pangan, PT Surya Kreasi Pangan (SKP), yang dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga.
“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat benar-benar merasakan peran BUMD pangan ini ketika harga kebutuhan pokok naik?” katanya.
Selama ini, menurutnya, langkah yang paling sering dilakukan pemerintah ketika harga pangan naik adalah dengan menggelar operasi pasar atau pasar murah.
Program tersebut memang membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih rendah, namun sifatnya hanya sementara.
“Pasar murah pada dasarnya bersifat reaktif. Setelah kegiatan selesai, harga kembali mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai Surabaya membutuhkan sistem ketahanan pangan kota yang lebih kuat, mulai dari penguatan jaringan distribusi, cadangan pangan strategis hingga intervensi harga yang lebih terencana.
Bonang menambahkan, dalam sistem demokrasi lokal, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, meningkatnya inflasi seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah kota untuk memastikan seluruh instrumen ekonomi daerah bekerja secara maksimal.
“Kota yang benar-benar maju bukan hanya kota dengan infrastruktur modern, tetapi kota yang pemerintahnya hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan hidup sehari-hari,” pungkasnya. (lam)
