Jombang, MercuryFM – Persoalan legalitas usaha dan dukungan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi isu sentral yang dikeluhkan warga, dalam reses yang digelar Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat, Senin (09/02/26).
Dalam reses yang berlangsung di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, warga yang memiliki UMKM masih bingung untuk mendapatkan bantuan modal.
Beberapa Bank masih enggan untuk mengucurkan bantuan, termasuk Bank milik Pemprov Jatim, Bank Jatim dan Bank BPR/UMKM Jatim. Selain persoalan jaminan juga masih banyak mereja UMKM brlum nemiliki legalitas usaha melaui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hidayat mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat di pedesaan kini mengandalkan sektor UMKM sebagai penopang ekonomi. Fenomena ini terlihat dari pola kerja keluarga di desa, di mana kaum pria mayoritas bekerja sebagai petani, sementara para ibu mengelola usaha rumahan.
“Kendala utamanya adalah mereka belum memiliki legalitas usaha (NIB) dan mengalami kesulitan secara teknis dalam pengurusannya,” ujar Hidayat.
Kata Hidayat, tanpa legalitas yang jelas, para pelaku usaha mikro ini tidak akan tercatat dalam basis data pemerintah, khususnya di Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Akibatnya, mereka kerap terlewatkan dalam program pembinaan, fasilitasi, hingga bantuan modal.
“Kalau belum legal, otomatis tidak tercatat. Dampaknya, bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi tidak pernah sampai ke mereka. Oleh karena itu, pendampingan UMKM sangat mendesak agar mereka mendapatkan legalitas sekaligus naik kelas,” tegas politisi senior Partai Gerindra itu.
Padahal kata Hidayatpara pelaku usaha di desa sangat membutuhkan dukungan fasilitas fisik untuk menjalankan roda usahanya.
“Rata-rata pedagang keliling butuh rombong (gerobak), pedagang kopi butuh kompor, meja, dan sarana lainnya. Pemerintah harus hadir mendampingi agar skill mereka meningkat, sarana bertambah, sehingga pendapatan keluarga pun ikut naik,” jelasnya.
Hidayat juga mengapresiasi potensi lokal di kawasan Kudu dan sekitarnya. Ia mencatat perputaran ekonomi di sektor pangan cukup masif, mulai dari suplai sayur-mayur, telur, ayam, hingga produksi susu sapi yang melimpah di wilayah seperti Wonosalam.
“Alhamdulillah, suplai kebutuhan UMKM kita sangat masif. Jika ini dikelola dengan pendampingan yang tepat dan legalitas yang lengkap, ekonomi kerakyatan di Jombang akan bergerak jauh lebih cepat,” pungkasnya. (arì)
