Surabaya, MercuryFM – Ketepatan dalam penyaluran bantuan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak mampu di Kota Surabaya dengan prinsip kehati-hatian, diminta anggota DPRD Jatim Fuad Benardi untuk benar-benar dilakukan.
Dengan prinsip kehati-hatian maka data penerima bantuan tepat sasaran. Pasalnya kondisi masyarakat perkotaan seperti Surabaya beda kreteria penerima bantuan dengan masyarakat Kabupaten yang ada di pedesaan.
“Memang kondisi ekonomi sekarang itu yang semakin pesat, banyak yang kelas menengah itu yang dulunya mampu menjadi nggak mampu. Ini memang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah kota maupun kita pemerintah provinsi,” ujar Fuad, Senin (09/02/26).
“Seperti ini tadi. Seorang ibu. Dia kontrak. Kotrakannya kondisi rumahnya bagus tidak maduk seperti kreteria yang masuk berhak menerima bantuan. Sehingga tidsk dapat bantuan. Padahal kondisinya butuh dapat bantuan,” lanjut Fuad usai melakukan kegiatan reses di Undaan Peneleh/Undaan Kulon, Kecamatan Genteng,
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jatim I (Kota Surabaya) ini mengungkapkan, kondisi ekonomi seseorang tidak selalu dapat dilihat dari tampilan fisik tempat tinggal.
Fuad mencontohkan banyak warga yang secara kasat mata tampak mampu, namun secara ekonomi justru berada dalam kondisi sulit.
“Karena kadang itu ada kondisi itu misalnya dia tinggalnya di rumahnya itu bagus ataupun dua lantai. Tetapi karena mungkin pas COVID-19 kemarin suaminya meninggal karean covid ataupun karena kena PHK perusahaan atau pabriknya, sehingga kondisi ekonominya nggak mampu. Itu khan jiga perlu bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Menurut Fuad, kewenangan pendataan sebagian besar berada di pemerintah kota. Oleh karena itu, dirinya berharap Dinas Sosial (Dinsos) dapat melakukan pendataan secara lebih cermat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Karena kewenangan pendataan kebanyakan di pemerintah kota, kami berharap nanti itu Dinas Sosial bisa benar-benar lebih selektif dalam bisa menentukan warga Nggak mampunya itu seperti apa,” harapnya.
Anggota Fraksi PDIP dan Komisi C DPRD Jatim ini, juga menyoroti perbedaan karakteristik kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pendataan penerima bansos.
“Karena memang kondisi kayak di perkotaan seperti Kota Surabaya ini jelas berbeda dengan kondisi kayak di kabupaten. Kayak di desa-desa itu kita bisa lihat jelas, warga nggak mampunya itu pasti rumahnya mungkin ada yang masih dari ubin. Terus ya rumahnya kondisinya nggak layak atau apa gitu,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi yang tidak menentu, tingginya biaya hidup, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa menjadi alasan kuat perlunya proses seleksi penerima bantuan yang benar-benar tepat.
“Tapi memang kalau di kota ini dengan kondisi ekonomi yang nggak menentu, beban hidup, biaya kehidupan yang semakin tinggi, apalagi menjelang puasa. Ini memang nantinya perlu ada proses selektif lagi yang benar-benar sesuai, mereks yang menerima bantuan,” pungkas putra Mantan Walikota Surabaya dua periode Tri Ridmahari. (ari)
