Surabaya, MercuryFM – Perayaan Hari Guru Nasional 2025 di Surabaya justru diwarnai temuan mengejutkan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan praktik kenaikan harga jajanan kantin di SMPN 37 Surabaya yang dinilai memberatkan siswa, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Imam melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang berlokasi di Jalan Kalianyar, Kecamatan Genteng, Selasa (25/11/2025), setelah menerima laporan dari sejumlah wali murid. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Wakasek Kurikulum Dwi Cahyawati dan Wakasek Humas Srimulat Widiarti, sementara kepala sekolah tengah menghadiri upacara Hari Guru di Balai Kota.
“Orang tua mengeluh setiap item jajanan dinaikkan seribu rupiah oleh pihak sekolah. Misalnya gorengan Rp2.000 dijual Rp3.000, ayam keprek dari Rp9.000 jadi Rp10.000. Berarti per seribu diambil mereka,” ujar Imam.
Pihak sekolah beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesepakatan dengan pedagang, dan margin tambahan digunakan untuk kegiatan siswa. Namun Imam menilai mekanisme itu janggal dan berpotensi merugikan semua pihak.
“Dalam sebulan bisa terkumpul Rp2 juta sampai Rp2,5 juta dari tiga atau empat pedagang. Margin itu terlalu tebal. Ini pertama merugikan siswa, kedua dagangan bisa tidak laku dan merugikan pedagang,” tegasnya.
Imam menilai praktik ini hanyalah potret kecil dari persoalan yang lebih besar: belum terpenuhinya kebutuhan dasar fasilitas sekolah negeri di Surabaya. Kondisi itu mendorong sekolah mencari cara alternatif, meski justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Fasilitas untuk proses belajar-mengajar di sekolah negeri ternyata masih belum diberikan secara penuh. Akhirnya sekolah atau guru-guru pakai cara sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ironinya semakin terasa karena SMPN 37 memiliki 261 siswa MBR dari total 757 siswa, atau lebih dari 30 persen berasal dari keluarga tidak mampu. Namun sekolah ini tidak termasuk penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Loh, siswa miskin ini kalau jajan harga segitu apa tidak nambah beban? Padahal sekolah-sekolah yang MBR-nya sedikit saja sudah dapat MBG,” sindir Imam.
Ia juga mengungkap data terbaru: dari lebih dari 3.000 sekolah di Surabaya, baru sekitar 80 sekolah yang menerima MBG, atau hanya sekitar 2 persen dari total.
Imam mendesak Badan Gizi Nasional agar lebih cermat menentukan prioritas penerima program MBG, terutama sekolah-sekolah di kawasan padat penduduk dan kantong kemiskinan seperti Genteng, Simokerto, Tambaksari, dan Semampir. (lam)
