Surabaya, MercuryFM -.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik skema pinjaman sebagai opsi untuk pembiayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Surabaya 2025-2029.
Lebih lanjut dia mengatakan, skema pinjaman (hutang) tersebut akan dibahas bersama dengan DPRD Surabaya. Dan memastikan hutang itu lunas saat dirinya tidak lagi menjabat wali kota.
“Kita lakukan terus dengan DPRD.
Karena tadi kan yang pasti kita hitung itu adalah jangan sampai, yang saya selalu katakan teman-teman itu harus berakhir pada waktu zaman saya berakhir. Maka itu selesai,” terangnya pada Rabu (09/07/2025).
Eri Cahyadi juga memastikan, bahwa hutang dilakukan untuk pembiayaan percepatan pembangunan tersebut nantinya, disertai bunga yang kecil.
“Dan itu alhamdulillah juga kecil ya bunga yang kita pinjam. Yang kita dapatkan adalah kecil bunganya, sehingga itu bisa mempercepat proses pembangunan proses pembangunan. Karena kan masyarakat ini banyak hal yang harus disentuh,” jelasnya.
Lebih lanjut Eri Cahyadi menjelaskan, jika pembiayaan tersebut harus segera dilakukan, karena kalau tidak akan didahului dengan biaya yang bertambah mahal.
“Tapi kalau kita terlambat untuk melaksanakan pembangunannya maka secara otomatis ketika kita akan baru menjalankan di 3 tahun ke depan, maka semuanya akan jauh lebih mahal. Maka itu kemahalan tadi, maka bisa dihitung dengan bunga pinjaman yang kita lakukan dan efek-efeknya,” ujarnya.
Eri Cahyadi juga menjelaskan, jika skema pinjaman yang dilakukan bertahap nantinya. Tidak sekaligus untuk masa lima tahun.
“Kita berjalan. Jadi kalau kita lihat tahun ini membangun apa ya cuman itu aja pinjaman yang kita lakukan, tidak dilakukan sekaligus 5 tahun tidak. Jadi enggak ngono ceritane pinjaman itu. Kalau orang tidak ngerti kan langsung 5 tahun, tidak. Jadi kita membangunnya sekarang ya baru pinjaman sekarang,” terangnya.
“Umpama kita pinjamnya 300 miliar. Bukan langsung 300 miliar. Karena sebenarnya yang dikerjakan di tahun pertama berapa? Umpama 100 miliar. Ya berarti pinjaman kita 100 miliar,” imbuhnya.
Eri Cahyadi mengungkapkan, kebijakan untuk berhutang itu nilainya jauh lebih kecil dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Surabaya. Sedangkan PAD ditarget sebesar Rp 11, 4 triliun. (lam)
