Surabaya, MercuryFM – Rencana sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui kementrian Sosial, tidak hanya sekedar menyediakan lahan dan fasilitas saja. Namun yang perlu diperhatikan bagaimana tata kelola atau manajemen yang baik terkait keberadaan sekolah rakyat nantinya.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan, menyikapi rencana Sekolah Rakyat yang akan dibangun sebanyak 40 sekolah di 38 Kota-Kabupaten di Jatim, Sabtu (08/03/25).
Menurut Jairi, selain tata kelola, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan ganti melalui pola perekrutan yang baik dan tepat.
Sehingga, Jairi mengungkapkan, untuk meningkatkan sektor pendidikan sebetulnya tidak harus membuat sekolah baru.
“Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua bukan hanya anak orang kaya tetapi juga orang miskin. Kemudian kita juga menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya,” ujar Jairi.
Dari penjelasan pemerintah sebelumnya, Sekolah Rakyat nantinya akan digunakan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, politisi muda Partai Golkar ini memandang, anak-anak yang tergolong miskin tidak harus dikumpulkan di suatu tempat lalu diberikan fasilitas dan dengan kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya. Sebaliknya, dia ingin sekolah tidak membedakan latar belakang.
Kata Jairi, sebetulnya ada banyak cara untuk mendorong pendidikan berkualitas. Diantaranya, pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak. Terlebih, ada banyak ormas di Indonesia yang turut menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan sudah terbukti.
“Semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, belum lagi lembaga keagamaan seperti Kristen maupun lainnya. Mereka bisa dilibatkan dalam program ini dengan tidak harus mendirikan sekolah sendiri,” urainya.
Sementara tugas pemerintah adalah terus memperbaiki kurikulum dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memperbaiki sistem perekrutan guru dan tunjangan hingga gaji dan memenuhi berbagai fasilitas satuan pendidikan yang layak dan mumpuni.
“Khusus untuk wilayah terluar, kirim guru-guru yang terbaik dengan gaji yang sesuai, kalau belum ada sekolah, bangun fasilitas sekolah yang bisa mereka akses setiap hari,” pungkas politisi muda murah senyum ini.(ari)
