Mojokerto, MercuryFM – Kota/Kabupaten di Jatim termasuk Kabupaten Mojokerto diminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menyiapkan program dari pemerintah pusat yakni sekolah rakyat.
Hal ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Format sekolah rakyat ini berupa boarding school, dengan tujuan agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah (drop out). Serta untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu.
“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar,” ujar Khofifah usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, Hasil Pilkada Serentak Tahun 2025 Masa Jabatan Periode 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (05/03/25) kemarin.
“Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp 4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect. Karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut Khofifah.
Dengan konsep boarding school, diyakini Gubernur Khofifah bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
“Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Untuk itu, kata Khofifah, tanggal 9 Maret besok, diriya akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.
“Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” jelasnya.
“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” lanjut Khofifah. (Ari)
