Surabaya, MercuryFM – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen RSUD Eka Chandrarini untuk kelengkapan sarana prasarana, pada Kamis (30/01/2025). Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini Bisukma Kurniawati mengungkapkan, rencana penambahan anggaran sebesar Rp 69 milyar, untuk RSUD milik pemkot Surabaya yang baru diresmikan tersebut.
Penambahan anggaran diajukan dalam MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2025. Sebelumnya di APBD murni tahun 2025 telah menganggarkan sebesar Rp 55 milyar. Kalau penambahan anggaran disetujui, maka total anggaran untuk RSUD Eka Chandrarini sedikitnya senilai Rp 124 milyar.
“Anggaran tersebut akan kita gunakan untuk kelengkapan 33 macam alat kesehatan rumah sakit. Diantaranya alat CT Scan dan penambahan bed pasien,” ujar Bisukma Kurniawati. Lebih lanjut Bisukma menjelaskan CT Scan merupakan alat yang harganya mahal namun sangat dibutuhkan untuk diagnostik. Sedangkan untuk alat X ray pihaknya menerima hibah.
“Misalnya di RSUD BDH (Bhakti Darma Husada) yang tidak ada, kami kebingungan. Karena perlu untuk diagnostik dasar kami,” ujar Bisukma yang juga menjabat Dirut RSUD BDH. RSUD Eka Chandrarini sekarang mengantongi ijin sebagai rumah sakit dengan layanan tipe C.
“Karenanya dengan kelengkapan sarana prasarana yang kian bertambah seiring berjalannya waktu, kita ingin mengupgrade tipe dari rumah sakit tipe C,” imbuh Bisukma. Lebih lanjut Bisukma menjelaskan, mulai tanggal 10 Januari 2025, RSUD Eka Chandrarini sudah menjalin kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan.
“Sehingga kita sekarang sudah bisa melayani pasien BPJS Kesehatan” terangnya. Bisukma menjelaskan layanan untuk pasien BPJS harus melalui rujukan dahulu melalui Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Jadi harus ada rujukan, kecuali kasus gawat darurat. Kasus gawat darurat seperti apa itu ada kriterianya. Semua rumah sakit itukan pelayanannya spesialistik ya,” pungkasnya.(Lam)
