Surabaya, MercuryFM – Rencana Pemerintah yang akan meliburkan sekolah saat puasa Ramadan dipertanyakan politisi wanita Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hikmah Bawaqih. Dirinya meminta pemerintah dapat memberikan alasan mendalam terkait wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh tersebut.
Politisi yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini ini menjelaskan, bahwa sebenarnya produktif beraktivitas termasuk belajar mengajar di bulan Ramadhan merupakan ibadah, yang juga penting untuk dilakukan saat menjalani ibadah puasa.
“Ibadah itu jangan dipikir trus ibadah mahdhah tok ya. Nanti akan ada generalisasi pemikiran kayak gitu, bahwa ketika alasannya agar lebih fokus pada ibadah seakan-akan belajar bukan ibadah,” ujar Hikmah saat dikonfirmasi, Kamis (16/01/25).
Menurut Hikmah, membiasakan anak-anak tak terhalangi dalam berkaktifitas ketika berpuasa juga merupakan bentuk edukasi yang menamkan kebiasaan bahwa berpuasa bukan suatu alasan bagi para siswa menurunkan aktifitasnya.
“Membiasakan anak-anak untuk bisa produktif saat berpuasa itu juga bagus,” ujarnya.
Jika siswa diliburkan saat bulan Ramadhan lanjut Hikmah, maka tentu harus ada program yang dapat mengganti aktifitas belajar mengajar di sekolah, khususnya ketika siswa dikembalikan kepada keluarga.
“Apa pengalihnya ketika anak-anak kemudian dikembalikan kepada keluarga,” ucapnya.
“Lalu aktifitas apa yang bisa dijaminkan akan dilakukan, yang itu membuat anak-anak menghabiskan waktu dengan produktif dan lebih baik, itu dulu,” lanjut Hikmah.
Anggota DPRD Jatim yang berangkat dari dapil Malang Raya ini mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman siswa ketika belajar mengajar dilakukan secara daring saat Covid-19 melanda. Dikatakannya, banyak permasalahan yang muncul ketika siswa terpaksa harus dirumah.
“Saat Covid misalnya banyak problem juga ketika keluarga dipasrahi untuk mendidik anak-anak. Kira-kira ada kesiapan ngak dari keluarga?” tuturnya.
Untuk saat ini, Hikmah belum yakin keseluruhan keluarga dapat mengarahkan anak-anaknya berperilaku produktif saat libur Ramadhan.
“Jangan-jangan satu bulan di rumah tidak bersekolah alias libur itu membuat anak-anak tidak terkendali melakukan hal-hal yang kurang produktif,” paparnya.
Hikmah berharap, pemerintah mengakaji ulang perihal wacana libur sekolah saat bulan Ramadhan. Pihaknya menilai butuh persiapan yang matang jika wacana itu akan diberlakukan.
“Bukan setuju tidak setuju, tapi rasionalisasinya apa dulu,” pungkasnya.
Sekperti diketahui Pemerintah akhirnya telah menyepakati keputusan mengenai libur siswa sekolah di bulan Ramadan.
Mendikdasmen Abdul Muti di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/01/25) mengatakan pihaknya bersama Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri telah membahas persoalan tersebut dan telah disepakati.
“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian tapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Mendikdasmen.
Abdul Muti mengatakan Pemerintah bakal mengumumkan surat edaran yang mengatur tentang libur di bulan Ramadan ini.
“Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” pungkasnya saat itu.
Seperti diketahui pula kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur.(ari)
