Surabaya, MercuryFM – Ada apa dengan Komisi B DPRD Jatim dan Dinas Peternakan Provinsi Jatim? Disaat melakukan pembahasan persoalan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, yang sudah mengkhawatirkan di Jatim, mereka terkesan menutup nutupi. Hal ini tampak saat hearing Komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan di ruang rapat Komisi B, Senin (06/01/24).
Dimana selain pertemuan dilaksanakan tertutup, mereka baik Pimpinan Komisi B dan Dinas Peternakan Jatim tidak mau memberikan keterangan setelah menggelar rapat. Bahkan pimpinan Komisi B saling lempar, enggan memberi keterangan.
Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim Nur Aziz usai rapat mengaku tidak bisa memberikan keterangan karena saat mimimpin rapat dia ijin mengikuti rapat fraksi PAN sehingga detail pembahasan bersama Disnak terkait wabah PMK tidak mengetahui secara detail.
“Kalau saya komentar khawatir tidak sama dengan hasil rapat. Tanya ke Mas Khusni saja sebab dia yang melanjutkan memimpin rapat,” ujar politikus asal Madura saat dikonfirmasi Senin (06/01/25).
Senada, Khusni Mubarok wakil ketua Komisi B lainnya asal Fraksi Partai Gerindra juga enggan memberikan pernyataan terkait hasil rapat konsultasi dengan Disnak Jatim menyangkut soal wabah PMK Jatim.
“Tadi yang mimpin itu Mas Aziz. Jadi sebaiknya ke Mas Aziz saja,” dalihnya. Perilaku serupa juga ditunjukkan Kadisnak Jatim Indyah Aryani. Usai rapat saat diwawancarai sejumlah awak media enggan memberikan keterangan terkait perkembangan wabah PMK di Jatim.
Sikap pimpinan Komisi B dan Dinas Peternakan sangat disayangkan, mengingat persoalan kasus PMK pada hewan ternak khususnya ternak sapi di Jatim cukup mengkhawatirkan. Dalam dua bulan terakhir, tercatat 6.072 kasus dengan 282 kematian hewan ternak.
Belum lagi ada keluhan peternak yang alami kesulitan mendapatkan vaksin untuk PMK. Bahkan beberapa wilayah peternak harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli vaksin, karena menunggu vaksin dari Dinas Peternakan yang katanya akan diberikan secara gratis sulit. Padahal peternak butuh cepat guna antisipasi.
Seperti diketahui, kasus PMK di Jatim saat ini cukup meresahkan. Beberapa wilayah di Jatim penyebaran PMK cukup mengkhawatirkan. Bahkan Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam keterangan beberapa waktu lalu, telah mengambil beberapa langkah strategis.
Adhy juga mengatakan telah meminta untuk memperketat mobilisasi hewan di daerah perbatasan serta kabupaten/kota yang terdampak. “Saya sudah Intruksikan agar memperketat pengawasan keluar masuk sapi, baik antar provinsi maupun antar daerah di Jatim yang memiliki kasus PMK,” ujar Adhy Karyono saat itu.
“Kami terus berupaya melakukan pengendalian lalu lintas ternak sebagai langkah pencegahan penularan massal, terutama untuk hewan yang keluar masuk Jatim,” lanjutnya. Untuk memerangi lonjakan kasus, Pemprov Jatim lanjutnya juga menggencarkan pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit dan vaksinasi bagi hewan yang belum terpapar.
“Selain itu, koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian (Kementan) juga dilakukan untuk mempercepat penanganan kasus PMK,” tegasnya.(ari)
