Surabaya, MercuryFM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyoroti berbagai isu strategis yang berkaitan dengan persaingan usaha, efisiensi kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu anggota Komisioner KPPU, Rhido Jusmadi SH MH, menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasi dalam wawancaranya baru-baru ini.
Eksploitasi di Sektor Transportasi Online
Rhido menyoroti praktik yang dianggap merugikan mitra pengemudi ojek online (ojol). Ia mencontohkan situasi di mana tarif yang diterima pengemudi berbeda pada setiap perjalanan meskipun jarak dan kondisi perjalanan serupa.
“Misalnya, pada order pertama pengemudi menerima Rp10.000, namun pada order berikutnya untuk jarak yang sama, pengemudi hanya mendapatkan Rp5.000. Ini jelas bentuk eksploitasi,” ungkap Rhido, Senin (30/12/2024).
KPPU juga sedang mengkaji model kerja mitra ojol agar tidak terkesan tanpa batas waktu kerja. “Kami mencoba memperbaiki sistem kerja ini agar lebih manusiawi. Mungkin nanti akan ada regulasi tertentu terkait jam kerja mereka,” tambahnya.
Efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah
Selain itu, Rhido mengusulkan agar program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah disinergikan dengan kebijakan pengadaan jaringan gas (jargas). Ia menilai jargas lebih efisien dibandingkan LPG bersubsidi yang membebani anggaran negara.
“Kenapa tidak memanfaatkan jargas? Secara operasional lebih murah dan efisien. Kami sudah menyampaikan saran ini kepada pemerintah agar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat terintegrasi dengan jargas,” jelasnya.
Rhido juga menegaskan pentingnya peran swasta dalam mendukung efisiensi ini, mengingat sebagian besar pembangunan rumah tersebut melibatkan pengembang yang bekerja sama dengan pemerintah. “Ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga mengurangi persaingan tidak sehat di sektor migas yang selama ini menjadi salah satu sektor dengan tingkat persaingan usaha terendah,” paparnya.
Penurunan Harga Avtur untuk Efisiensi Tiket Pesat
Rhido juga menyoroti kebijakan penurunan harga avtur yang diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 30%. Namun, penurunan yang baru terjadi sejauh ini hanya mencapai 10%, sehingga dinilai belum optimal.
“Kami sudah mengusulkan agar komponen avtur yang berkontribusi sebesar 40% terhadap biaya tiket segera diturunkan hingga 30%. Jika ini dilakukan, harga tiket pesawat bisa turun lebih signifikan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rhido berharap langkah ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, terutama menjelang musim liburan seperti Lebaran, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi jangka panjang. “Kita ingin pemerintah lebih serius menindaklanjuti hasil kajian kami. Harga tiket domestik tidak boleh lebih mahal dibandingkan penerbangan ke luar negeri seperti Penang atau Singapura,” pungkasnya.
KPPU berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berdampak pada efisiensi, persaingan usaha sehat, dan kesejahteraan masyarakat. Rhido menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.(dan)
