Surabaya, MercuryFM – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengungkapkan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi tengah mencari sumber pembiayaan di luar APBD, agar proyek pembangunan strategis bisa berjalan.
Langkah itu dengan mengajukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemkot akan mengajukan pinjaman dana segar hingga Rp 4 triliun.
“Menurut kami upaya walikota untuk mencari sumber pembiayaan agar proyek yg sudah lama dinantikan masyarakat realisasinya itu, menurut kami langkah tepat. Agar tidak mengurangi anggaran pengentasan kemiskinan dan anggaran sosial lain,” katanya.
Menurut Thoni, ketua-ketua partai politik juga sudah mendapat gambaran jelas dari wali kota, bagaimana skema pinjaman dan pembayarannya. Nantinya pinjaman tersebut dibayar dengan cara mencicil dari APBD Surabaya.
“Makanya kami mendukung, karena skema pembayaran juga tidak akan memberatkan APBD,” imbuhnya
Thoni menambahkan, salah satu proyek yang menerima manfaat dari kucuran dana tersebut yaitu keberlanjutan program JLLB. Thoni menyebut akses jalan itu sudah dinanti masyarakat. Karena bisa mengurai kemacetan.
“Ketika dana pinjaman tersebut turun maka Pemkot Surabaya jangan sampai menundanya lagi. Harus direalisasikan dan dilaksanakan,” ujarnya.
Thoni juga meminta Pemkot Surabaya juga tidak tinggal diam terhadap pengembang. Ada dua pengembang yang turut serta membangun JLLB.
“Untuk Citraland sudah menuntaskan kewajibannya, pemkot juga sudah. Sekarang tinggal pengembang Bukit Mas yang belum,” jelasnya.
Legislator Fraksi Golkar ini kembali menjelaskan, kalau saat ini kesepakatan kerjasama pembangunan JLLB oleh pengembang telah habis massanya. Namun itu bukan mengakhiri semuanya, pemkot harus tegas. Karena pengembang akan menjalankan proyek disana.
“Harus tegas. Katakanlah developer Bukit Mas itu tidak segera melaksanakan kewajibannya karena MoU berakhir, maka pemkot jangan memfasilitasi hak permohonan mereka. DPRKPP harus menunda segala permohonan izin yg diajukan Bukit Mas terhadap seluruh properti mereka di Surabaya. Mengingat citraland juga sudah melaksanakan kewajibannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, Pemkot Surabaya, pihaknya dan Bappedalitbang Surabaya sedang menyusun perencanaan kebutuhan anggaran untuk JLLB. Sebab ada rencana untuk mencari sumber pembiayaan bagi penuntasan akses tersebut. Agar manfaat pembangunan jalan lingkar bisa segera dirasakan.
“Memang ada rencana untuk skema pinjaman ke PT SMI. Jika kami hitung untuk menuntaskan JLLB butuh sekitar Rp 600 miliar,” terangnya.
Adi menyebut anggaran pinjaman Rp 600 miliar itu bisa membackup seluruh biaya pembangunan. Mulai dari Sememi ke selatan hingga ke Alas Malang. Kemudian disambungkan dengan segmen JLLB yang dibangun Citraland.
“Untuk pembebasan tetap ikut anggaran Pemkot Surabaya. Masih ada PR pembebasan di Alas Malang yang belum selesai. Nilai yang diajukan ke PT SMI untuk pembangunannya saja,” jelasnya.
Adi menyebut jika nanti pinjaman dr PT SMI untuk Surabaya diterima, pengerjaan juga bakal dilaksanakan bertahap. Yakni tahun 2025-2026. Karena pinjaman yang turun juga tidak langsung utuh sesuai pengajuan.
Selain oleh pemkot, pengerjaan infrastruktur jalan sepanjang 18 kilometer itu juga ditanggung oleh pengembang. Adi mengatakan baru Citraland saja yang sudah menuntaskan komitmennya untuk menyiapkan JLLB. Satu pengembang lagi masih belum.
“Ada Sinar Mas Land yang berencana untuk membanguan kawasan perumahan di Lakarsantri. Sekitar tahun 2017 ada nota kesepahaman bahwa mereka akan mengerjakan segmen JLLB disana sebagai bagian dari PSU, namun sampai detik terealisasi,” pungkasnya.(Lam)
