Surabaya, MercuryFM – Perubahan status PT BPR Jatim harus di dukung dengan kemudahan UMKM Jatim dalam mendapatkan akses kredit. Hal ini salah satu upaya dalam penguatan ekonomi masyarakat. Penegasan ini dikatakan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Aulia Hany Mustikasari dalam Paripurna DPRD Jatim, terkait Pandangan Umum Fraksi terkait perubahan Perda PT BPR. Senin (16/12/24).
Menurut Aulia, transformasi PT BPR Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam pemberdayaan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“Perubahan ini harus benar benar memberikan kemafaatan bagi kesejahteraan masyarakat Jatim. Sehingga keberadaannya bisa dirasakan khususnya bagi UMKM Jatim,” ucapnya.
Dalam pandangan umum, FPG dalam PU tersebut seperti yang dibacakan politisi asli Tuban ini, juga meminta penjelasan terkait kendala yang dihadapi dalam realisasi kredit serta aspek hukum yang mendukungnya.
”Menjadi perhatian kita, bahwa PT BPR Jatim merupakan salah satu dari 7/tujuh Perusahaan kategori A (sehat) dengan kepemilikan saham lebih dari 51% yakni 85,68% dan sebagai BUMD yang mendapat penyertaan modal daerah sebagai investasi jangka panjang permanen, pada bulan April 2024 telah menyampaikan Laporan Keuangan teraudit tahun buku 2023,” jelasnya.
Selain itu Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya segera menetapkan pimpinan definitif PT BPR setelah Raperda ini disahkan.
“Dengan kepemimpinan yang kuat, PT BPR Jatim dapat memastikan program-program strategis berjalan efektif dan berdampak langsung pada pelaku UMKM,” pungkasnya.(ari)
