Surabaya, MercuryFM- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menemukan masih maraknya politik uang dalam proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Herdian Ketua KIPP Jawa Timur mengatakan, pihaknya menemukan dua praktek politik uang. Antara lain di pembagian gula pada malam sebelum coblosan di Jl. Dr Soetomo Kaliwates Kabupaten Jember.
“Kemudian pemberian amplop di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya,” imbuhnya.
Herdian menambahkan 2 kasus praktek politik uang ini masih didalam untuk dilanjutkan jenjang penyelidikannya.
“Prektek politik uang bisa berbentuk uang, maupun sembako jelang pemungutan suara. Pemberi maupun penerima bisa terkena sanksi pidana terkait kasus tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut Herdian berharap supaya masyarakat kian peduli untuk melaporkan praktek politik uang, di masa-masa Pemilu mendatang.
“KIPP juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk terus berkesinambungan memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Tidak hanya saat menjelang Pemilu atau Pilkada,” terangnya.
KIPP juga mencermati menurunnya tingkat partisipasi pemilih yang terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, kalau dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024. Kondisi ini memperlihatkan persiapan dan perencanaan KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak tidak maksimal.
“Baik itu karena penetapan jadwal Pilkada yang berdekatan dengan Pileg dan Pilpres, lokasi TPS yang jauh dari pemilih, ataupun kurangnya sosialisasi,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan KIPP dari 24 kabupaten dan kota, hanya kota Batu dan Surabaya yang mengalami kenaikan jumlah partisipasi pemilih. (Lam)
