Surabaya, MercuryFM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkot Surabaya, melakukan rapat koordinasi mengevaluasi APBD 2025 pada Rabu (06/11/2024).
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut, salah satunya membahas soal penganggaran program makan bergizi gratis, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Yang jelas Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya akan sangat mendukung program makan bergizi gratis untuk anak sekolah di Surabaya,” tegasnya.
Lebih lanjut lanjut Bahtiyar mengatakan, DPRD dan Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya dari pemerintah pusat. Penganggaran tersebut direncanakan akan dilakukan sharing antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Tapi masih belum dipastikan berapa besarannya.
“Misalnya kalau dibutuhkan anggaran 1 triliun rupiah untuk setahun, maka kita akan revisi pos anggaran mana yang dievaluasi untuk digeser ke program makan bergizi gratis. Asal tidak mengganggu pembangunan,” jelas Bahtiyar.
Politisi Partai Gerindra tersebut kembali menjelaskan, revisi bisa dilakukan melalui MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan).
“MPAK ini dilakukan ketika ada kebutuhan urgensi dan sangat mendesak, itu diperbolehkan sesuai dengan undang undang. Diperbolehkan di triwulan pertama, triwulan kedua, tapi tidak boleh di triwulan ketiga. Karena sudah masuk PAK. Misalkan nanti dibulan Januari atau Februari dilakukan, jadi tidak ada masalah sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat lebih luas,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu kembali mengatakan, saat ini Tim TPAD Pemkot Surabaya dan Banggar DPRD Surabaya masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Hitungan tersebut harus rinci. Misalnya harga satuan makanan sebesar Rp 15 ribu untuk berapa siswa. Kemudian berapa hari efektif siswa sekolah. Kotak makanannya bagaimana. Karena itu juga akan berpengaruh pada besaran anggaran.
“Ada usulan kalau program makan bergizi gratis nantinya diberikan untuk siswa SD dan SMP negeri dan swasta. Namun akan diklasifikasi menurut strata ekonominya,” imbuhnya.
Bahtiyar menambahkan saat ini seluruh kepala daerah, ketua DPRD se Indonesia dan TNI, Polri dikumpulkan Presiden Prabowo yang difasilitasi Kemendagri untuk penyamaan visi Indonesia kedepan. (Lam)
