Surabaya, MercuryFM – Sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib senantiasa menerapkan good governance secara konsisten agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Apalagi Bank Jatm telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional.
Hal ini ditegaskan Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Busrul Iman disela Diskusi Panel Untuk mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Jawa Timur, Rabu (18/09/24) malam.
Bertempat di Ruang Bromo Kantor Pusat bankjatim, diskusi tersebut diisi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Jawa Timur Brigjen Pol. Rudy Tranggono dan disaksikan oleh seluruh Direksi, SEVP, Vice President , AVP, Pemimpin Cabang serta seluruh Jatimers yang hadir baik online maupun offline.
Menurut Busrul, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim membangun dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh dari aspek kebijakan dan tata kelola, SDM, teknologi, serta peran aktif manajemen. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Jatim untuk terus meningkatkan kualitas keamanan informasi.
”Kami berharap semoga dengan adanya diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jawa Timur pada hari ini, dapat menambah wawasan Jatimers dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data. Kami juga berharap semoga Jatimers semakin mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko yang berpotensi terjadi di dalam operasional perbankan,” tutur Busrul.
“Bank Jatim juga akan lakukan kerja sama secara kelembagaan dengan BIN Jawa Timur dalam upaya penanggulangan cyber crime dan kebijakan strategis lainnya,” lanjut Busrul.
Sementara itu Kepala Badan Intelijen Negara Jawa Timur Brigjen Pol. Rudy Tranggono juga menjelaskan, tantangan perusahaan untuk menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.
”Nah, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal, respon yang cepat, dan memberikan solusi terbaik untuk pengelolaan keuangan. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM, serta keadilan dan kepastian hukum.
Kemudian terkait kejahatan siber, lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia.
”Apabila kejahatan siber ini menghampiri perbankan, tentu dampaknya sangat besar. Mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan operasional, penularan antar bank, dan akibat hukum,” tutur Rudy.
Oleh karena itulah penting sekali melakukan antisipasi dan cegah dini tindak kejahatan data dengan menerapkan teknologi keamanan yang canggih, menerapkan protokol keamanan yang ketat, memantau secara berkala aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan data dan langkah-langkah pencegahan.
Rudy menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data, maka perusahaan harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen, kolaborasi antar lembaga, membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden, merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan.
”Kami juga siap melakukan sinergi dengan bankjatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,” Tegasnya. (ari)
