Surabaya, MercuryFM- PDI Perjuangan (PDIP) menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle kabinet, salah satunya Menteri dari PDIP yang menjadi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan.
“Kita menganut sistem presidensial. Artinya Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden,” ujar Said Abdullah, dalam keterangan pers, Senin (19/08/24).
Seperti diketahui Presiden Jokowi melakukan reshuffle, Senin (19/08/24). Dalam reshuffle tersebut, Bahlil Lahadalia diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menjelaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk memberhentikan dan mengangkat menteri baru adalah kewenangan yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau. Semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said Abdullah menekankan bahwa partainya tidak akan meratapi keputusan tersebut karena memahami mekanisme tata negara.
“Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo,” tuturnya.
Selain itu, Said Abdullah menyampaikan bahwa fokus utama PDI Perjuangan saat ini adalah pemenangan dalam pilkada serentak yang akan datang.
“Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat,” ucapnya
“Jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak pada maju mundurnya daerah. Sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung,” lanjut Said mempertegas.
Berikut kader PDIP yang tersisa di Kabinet Indonesia Maju:
1. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung
2. Menteri Sosial Tri Rismaharini
3. Menteri Koperasi Teten Masduki
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga. (ari)
